JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Republik Belarusia, Yang Mulia Maxim Ryzhenkov, beserta delegasi, pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia di berbagai sektor strategis.
Penerimaan delegasi dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Wakil Ketua BKSP Darmansyah Husein, Sekjen DPD RI Komjen Pol. Muhammad Iqbal, serta Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir.
Dalam sambutannya, Sultan menegaskan bahwa Belarusia merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia. Sebaliknya, Indonesia menjadi jembatan strategis bagi Belarusia untuk menjangkau kawasan Asia Tenggara.
“Hubungan yang sudah mapan ini perlu diisi dengan kerja sama yang lebih konkret, mulai dari politik luar negeri, investasi, perdagangan, teknologi hingga pertahanan,” ujar Sultan, Selasa (5/8/2025).
Sultan juga kembali mengusulkan percepatan pembukaan Kedutaan Besar RI di Minsk, ibu kota Belarusia. Saat ini, urusan diplomatik Indonesia untuk Belarusia masih ditangani oleh KBRI Moskow. Ia menilai pendirian Kedubes RI di Minsk akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Ketua DPD RI turut mengapresiasi kebijakan bebas visa selama 30 hari yang diberikan oleh Pemerintah Belarusia kepada WNI.
Ia berharap Indonesia dapat memberikan perlakuan serupa kepada warga negara Belarusia, sebagai bagian dari pemulihan hubungan global pasca-pandemi.
Menlu Maxim Ryzhenkov menyampaikan rasa hormat atas sambutan hangat DPD RI. Ia menegaskan komitmen Presiden Belarusia dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra kerja sama jangka panjang. Dalam waktu dekat, Belarusia akan menjadi tuan rumah Konferensi Ekonomi Internasional yang juga akan mengangkat topik penguatan hubungan dengan Indonesia.
Ryzhenkov juga mengusulkan kerja sama sosial-budaya melalui skema sister city, pertukaran pelajar, serta pelonggaran visa untuk warga Belarusia.
Terkait dinamika Eropa Timur, ia menegaskan posisi Belarusia yang aktif menyerukan gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina. Ia juga menyampaikan kritik terhadap peningkatan anggaran militer oleh sejumlah negara NATO.
“Kami tidak akan mengikuti langkah tersebut. Belarusia akan selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat, terutama pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Menanggapi rencana kunjungan resmi DPD RI ke Moskow pada 6–10 Agustus 2025, Menlu Belarusia secara terbuka mengundang delegasi Indonesia untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Minsk.
Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman mengusulkan pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD RI dan Senat Belarusia yang telah ditandatangani pada 2015. Ia menekankan pentingnya membangun kerja sama antarparlemen berdasarkan prinsip saling menghormati dan non-intervensi.
“BKSP siap memfasilitasi pembaruan kerja sama strategis di bidang perdagangan, pendidikan, pertanian hingga industri pertahanan,” ujarnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
