JAKARTA – Di balik ambisi besar Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah selama masa pemerintahannya, tersimpan strategi besar yang bukan sekadar soal papan, tapi juga pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang digelar di Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025) malam.
Dalam kapasitasnya sebagai Wamen PKP sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri menegaskan bahwa proyek raksasa ini merupakan bagian integral dari mandat langsung Presiden.
“Kami diberi tiga amanat besar oleh Presiden: menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dari daerah hingga pusat, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Fahri di hadapan para pengembang.
Menurut Fahri, pembangunan 3 juta rumah akan dibagi merata: satu juta unit di perkotaan, satu juta di wilayah pedesaan, dan satu juta lagi untuk kawasan pesisir. Skema ini, kata dia, dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperkuat struktur sosial-ekonomi nasional.
“Kalau ini jalan sesuai rencana, sektor perumahan akan menjadi lokomotif ekonomi. Bukan hanya membangun rumah, tapi juga menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, dan mendorong tumbuhnya investasi,” tuturnya.
Fahri juga menyebut program ini telah menarik perhatian besar dari para investor, termasuk lembaga-lembaga donor internasional yang menyatakan minat untuk terlibat. “Ini jadi peluang strategis, bukan hanya untuk pengembang nasional, tapi juga investasi asing yang ingin ambil bagian dalam visi besar Presiden,” tegasnya.
Sebagai mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019, Fahri menyebut pengalaman legislatifnya turut memperkuat komitmen untuk menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan sistem digitalisasi usulan bantuan perumahan dari pemerintah daerah. Tujuannya, menurut Fahri, adalah meningkatkan transparansi, mempercepat proses birokrasi, dan mencegah praktik-praktik koruptif dalam pengajuan bantuan.
“Kami ingin meminimalisasi komunikasi informal yang rawan disalahgunakan. Digitalisasi ini akan memangkas interaksi tatap muka yang tidak perlu dan mempercepat respons pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah,” ujarnya saat menerima kunjungan Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Dengan sistem digital, daerah-daerah yang jauh dari Jakarta tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang untuk menyampaikan usulan bantuan perumahan atau penataan kawasan permukiman. “Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota akan lebih solid. Gubernur dan bupati bisa selaras dalam merancang kawasan, bukan kerja sendiri-sendiri,” tambah Fahri.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, menegaskan bahwa seluruh usulan dari daerah akan diverifikasi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi kebutuhan.
“Selain program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), kami juga membuka pengajuan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Ke depan, rumah-rumah yang dibangun akan punya identitas lokal agar tidak seragam, sehingga mencerminkan kekayaan budaya tiap daerah,” papar Imran. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
