JAKARTA – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan maritimnya.
Dengan luas wilayah yurisdiksi nasional sekitar 7,81 juta km², mencakup 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang ± 99.000 km, kebutuhan akan strategi pertahanan yang efektif menjadi semakin mendesak.
Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar., menilai bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan pembangunan kapal induk otonom berbasis drone sebagai solusi modern dalam menjaga kedaulatan lautnya.
Menurut Captain Hakeng, dalam dinamika geopolitik saat ini, keberadaan kapal induk menjadi simbol kekuatan sekaligus alat penggentar bagi negara lain. Namun, ia menekankan bahwa kondisi geografis Indonesia yang unik menghadirkan tantangan tersendiri.
“Banyak perairan Indonesia memiliki kedalaman terbatas, alur pelayaran yang sempit, serta terumbu karang yang bisa menghambat manuver kapal perang besar. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan solusi yang lebih fleksibel,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).
Indonesia menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk konflik wilayah dengan negara tetangga dan gangguan keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Dalam konteks ini, Captain Hakeng menilai bahwa kapal induk pesawat tempur seperti yang dimiliki Amerika Serikat, Inggris, Prancis, atau China tidak cocok untuk Indonesia.
“Yang lebih tepat bagi kita adalah kapal induk helikopter atau kapal induk drone, seperti konsep yang dikembangkan Iran. Kapal ini lebih fleksibel, bisa beroperasi di perairan dangkal, dan lebih hemat biaya,” jelasnya.
Sebagai gambaran, kapal induk sekelas USS Gerald Ford milik AS memiliki harga lebih dari Rp 210 triliun, sementara kapal induk helikopter yang lebih sesuai untuk Indonesia berkisar Rp 15,9 triliun.
Selain itu, biaya operasional kapal induk konvensional sangat tinggi, bisa mencapai lebih dari Rp 5 miliar per hari hanya untuk bahan bakar.
“Jadi, kita perlu mencari solusi yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia,” tambahnya.
Sebagai solusi, Captain Hakeng mengusulkan pembangunan kapal induk berukuran lebih kecil dengan tonase sekitar 20.000 hingga 30.000 ton, yang dapat mengerahkan armada drone udara dan laut sebagai kekuatan tempurnya.
“Dengan konsep ini, kita tidak perlu bergantung pada pesawat tempur berawak yang membutuhkan landasan pacu besar. Sebaliknya, kapal induk ini bisa mengandalkan drone yang lebih fleksibel dan dapat dioperasikan dari berbagai titik,” terangnya.
Selain aspek strategis, Captain Hakeng menekankan bahwa pembangunan kapal induk juga harus memperhitungkan ekonomi dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
“Jika kita mengembangkan kapal induk berbasis drone, anggaran pertahanan bisa lebih efisien. Selain itu, kita bisa mendorong industri galangan kapal dan teknologi pertahanan dalam negeri untuk lebih mandiri,” katanya.
Menurut Captain Hakeng, kapal induk tetap menjadi alat strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Namun, konsep yang diadopsi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan operasional nasional.
“Kita tidak bisa hanya mengikuti tren global dengan membangun kapal induk besar seperti negara-negara lain. Indonesia butuh kapal induk yang lebih kecil, fleksibel, dan bisa beroperasi di perairan dangkal serta sempit. Kapal induk berbasis drone adalah solusi yang lebih modern dan efisien,” tegasnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
