JAKARTA – Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga pemerintah memicu kekhawatiran akan kembalinya militerisasi seperti era Orde Baru.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.
“Ketakutan kembalinya militerisme dan otoritarianisme hanya imajinasi belaka,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Pigai menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui proses demokrasi yang sah. Selain itu, lebih dari 30 wakil menteri dengan latar belakang aktivis telah ditunjuk dalam kabinet saat ini. Ia juga menyoroti keberadaan Kementerian HAM sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap demokrasi.
“Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang memiliki Kementerian HAM. Dalam suasana seperti ini, apakah militerisme? Sangat tidak mungkin penetrasi militer,” jelasnya.
Pigai juga membandingkan situasi saat ini dengan sistem binomial era Orde Baru, di mana militer memiliki fraksi sendiri di DPR/MPR.
“Ketika tidak ada fraksi ABRI di MPR, sudah pasti tidak mungkin terjadi pergeseran kontrol,” ungkapnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
