RENTAK.ID – Pemerintah telah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kilogram melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, Mahfudz, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor B-570/MG.05/DJM/2025.
“Kebijakan ini untuk memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran, dan dijual sesuai HET yang telah ditetapkan, yakni Rp18.000 per tabung,” kata Mahfudz, Senin (3/2/2025).
Sebelumnya, pangkalan menerima alokasi LPG 3 kilogram dari agen sebesar 90 persen, sementara 10 persen dialokasikan untuk pengecer.
Namun, dengan kebijakan baru ini, pangkalan akan menerima 100 persen alokasi LPG 3 kilogram dan langsung mendistribusikannya ke konsumen akhir.
“Konsumen akhir ini sasarannya kategori rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran,” imbuhnya.
Dengan kebijakan itu, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kilogram harus langsung ke pangkalan resmi.
Pembeli diwajibkan menunjukkan KTP untuk didata, dan setiap pembelian dibatasi maksimal satu tabung per transaksi.
“Setiap transaksi oleh pangkalan harus tercatat riil. Satu KTP satu tabung, jadi tidak kemudian antre membawa dua tabung atau lebih,” jelas Mahfudz.
Dia menambahkan, di Kabupaten Rembang, pada 2024 tercatat ada 10 agen dan 899 pangkalan LPG 3 kilogram yang beroperasi. Tahun ini, jumlah tersebut dipastikan bertambah.
“Kita nanti ada tambahan tiga agen lagi, jadi agen kita menjadi 13, dan kemungkinan jumlah pangkalan juga akan bertambah. Masing-masing agen bertambah sekitar 12 pangkalan,” tandasnya. ***
Editor : Ayham
Sumber Berita: Jatengprov.go.id
