JAKARTA – Gang Rusia, warga negara asing (WNA), bikin ulah lagi dengan melalukan perampokan bersenjata di Bali kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Hamid Noor Yasin menegaskan, bahwa kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian yang harus segera diperbaiki.
“Kejadian ini bukan hanya soal tindak pidana biasa, tetapi juga alarm bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman dari kelompok kriminal asing di Indonesia,” kata Hamid Noor Yasin dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, jika tidak segera diatasi, kasus-kasus semacam ini bisa berdampak negatif terhadap citra pariwisata Indonesia, terutama di Bali yang merupakan destinasi wisata utama bagi wisatawan mancanegara.
Politisi dari Fraksi PKS itu mendesak Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memperketat pengawasan terhadap WNA yang masuk dan menetap di Indonesia.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta menerapkan kebijakan izin tinggal yang lebih terkendali.
“Kita harus memastikan bahwa setiap WNA yang datang benar-benar terdata dengan baik dan tidak menyalahgunakan izin tinggalnya untuk melakukan kejahatan,” tegasnya.
Selain itu, Hamid Noor Yasin juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas bagi WNA yang terbukti melakukan tindak kriminal. Ia menekankan bahwa selain hukuman pidana, mereka juga harus dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin tinggal dan deportasi agar ada efek jera.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan keimigrasian, khususnya terkait pemberian visa dan izin tinggal bagi WNA. Jangan sampai aturan yang longgar malah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan internasional,” tambahnya.
Hamid juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan negara asal WNA yang terlibat tindak kriminal. Menurutnya, pertukaran informasi dan kerja sama dalam penegakan hukum akan membantu mencegah masuknya individu yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan.
“Kami di DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem keimigrasian. Keamanan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
