JAKARTA- Rencana aksi 50 ribu buruh dari Jawa Barat dan DKI Jakarta yang sedianya digelar pada 24, 26, dan 27 Desember 2024 di depan Istana Negara, Jakarta, resmi dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan menyusul adanya kemajuan signifikan dalam proses penyelesaian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 di Jawa Barat dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 di DKI Jakarta.
Awalnya, aksi ini direncanakan sebagai respons terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang dinilai tidak mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UMSK 2025. UMSK untuk 18 kabupaten/kota di Jawa Barat belum juga ditetapkan, meskipun rekomendasi dari penjabat bupati/wali kota sudah disampaikan.
“Penetapan UMSK di 18 kabupaten/kota se-Jawa Barat sebenarnya sudah jelas. Semua rekomendasi dari bupati dan wali kota sudah diterima, tapi SK-nya belum diterbitkan oleh Pj Gubernur Jawa Barat,” ujar Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh.
Dia juga menyoroti persoalan serupa di DKI Jakarta. “Di DKI, ada 10 sektor industri yang masih menunggu keputusan penetapan UMSP 2025. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dari Pj Gubernur DKI,” tambahnya.
Aksi ini awalnya membawa dua tuntutan utama:
- Penjabat Gubernur Jawa Barat harus segera menerbitkan SK penetapan UMSK di 18 kabupaten/kota yang telah direkomendasikan. Demikian pula, Penjabat Gubernur DKI Jakarta harus menetapkan UMSP 2025 untuk 10 sektor industri.
- Mencopot Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat karena dinilai melawan arahan Presiden Prabowo Subianto dan melanggar keputusan MK.
Namun, melalui dialog intensif yang difasilitasi oleh DPR RI dan pemerintah pusat, kemajuan signifikan berhasil dicapai. Pada Senin, 23 Desember 2024, sebagian besar UMSK untuk 18 kabupaten/kota di Jawa Barat telah diselesaikan, sementara proses penetapan UMSP 2025 di DKI Jakarta untuk 10 sektor industri hampir rampung.
“Buruh Jawa Barat dan DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI dan pimpinan komisi terkait yang telah membantu mencari solusi untuk persoalan ini,” kata Said Iqbal dalam pernyataannya.
Dia menambahkan, “Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang cepat merespons dan memediasi persoalan ini. Kami berharap keputusan ini segera ditandatangani agar tidak ada keterlambatan lagi.”
Dengan perkembangan tersebut, KSPI, Aliansi Buruh Jawa Barat, dan Koalisi Buruh DKI Jakarta sepakat untuk membatalkan aksi yang telah direncanakan.
“Kami tidak akan melakukan aksi pada 24, 26, dan 27 Desember 2024. Tapi, kami tetap mengawasi proses finalisasi ini. Jika ada hambatan lagi, buruh siap turun ke jalan,” tegas Said Iqbal.
Buruh juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalin dialog sosial dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha, sepanjang dialog tersebut tetap berada dalam koridor keputusan MK dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
