JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Tiongkok membuka peluang lebih luas untuk memperkuat kerja sama pembangunan perdesaan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan ekonomi desa.
Hal itu mengemuka saat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok, Zhang Zhili, di ruang kerja Mendes PDT, Jumat (21/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yandri memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi wilayah perdesaan Indonesia. Salah satunya adalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
Menurut Yandri, tingkat kemiskinan di perdesaan saat ini berada di kisaran 11,34 persen atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan.
Selain persoalan kemiskinan, pemerintah juga masih menghadapi tantangan pemerataan infrastruktur dasar. Yandri menyebut sekitar 10.000 desa belum memiliki akses listrik. Di sisi lain, sekitar 45 persen desa juga masih memiliki kerentanan terhadap bencana alam.
Kondisi tersebut, kata Yandri, membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi melibatkan berbagai pihak.
“Olehnya, kami mendorong pendekatan Octahelix Collaboration, yaitu kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai aktor untuk mendukung inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan desa,” ujar Yandri.
Dorong Penguatan SDM Desa
Selain pembangunan infrastruktur, Kemendes PDT juga menempatkan penguatan SDM sebagai bagian penting dalam mempercepat kemajuan desa.
Yandri menilai kerja sama dengan Tiongkok melalui program Benchmarking Study dan Seminar dapat memberikan manfaat bagi para kepala desa. Program tersebut memungkinkan kepala desa memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta praktik pembangunan yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing desa di Indonesia.
Namun, Yandri mengusulkan agar cakupan program tersebut diperluas. Menurut dia, kesempatan belajar ke Tiongkok sebaiknya tidak hanya diberikan kepada kepala desa, tetapi juga kepada generasi muda melalui program Pemuda Bangun Desa yang dijalankan Kemendes PDT.
“Kami mengusulkan agar program benchmarking tidak hanya diperuntukkan bagi kepala desa. Program Pemuda Bangun Desa juga bisa dimasukkan, sehingga para pemuda mendapatkan kesempatan belajar dan bekerja di Tiongkok untuk memperoleh ilmu serta pengalaman yang nantinya dapat dibawa pulang dan diterapkan di desa,” katanya.
Yandri berharap hubungan kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dapat bergerak dari pertukaran pengetahuan menuju kerja sama yang lebih konkret.
“Kami berharap kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas, tetapi juga melalui kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan ekonomi perdesaan,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Buka Peluang Investasi dan Hilirisasi Produk Desa
Kemendes PDT juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan investasi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.
Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pengolahan dan hilirisasi produk unggulan desa, peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai, hingga pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan.
Dalam kesempatan itu, Kemendes PDT menyambut baik perkembangan rancangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendes PDT dan Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) Republik Rakyat Tiongkok.
Yandri berharap kesepakatan tersebut dapat segera difinalisasi sehingga menjadi landasan bagi program kerja sama yang lebih konkret dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
Indonesia juga memandang penting penguatan kerja sama dengan Tiongkok melalui Global Poverty Alleviation and Rural Development Partnership (GPPAD).
Menurut Yandri, platform tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat pertukaran pengalaman antarnegara sekaligus mendorong kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan.
Tiongkok Dukung Target Penghapusan Kemiskinan
Sementara itu, Zhang Zhili menyatakan Tiongkok sepakat bahwa kerja sama Indonesia-Tiongkok perlu terus diperkuat di berbagai tingkatan.
Kerja sama tidak hanya dilakukan antarpemerintah, tetapi juga dapat melibatkan aparatur pemerintahan daerah, para ahli, hingga kalangan akademisi.
“Dalam kerja sama ini, kami berharap dapat menggunakan langkah-langkah yang nyata dan pragmatis untuk melaksanakan berbagai kesepahaman penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta memberikan kontribusi kita dalam bersama-sama mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama antara Tiongkok dan Indonesia,” kata Zhang Zhili.
Zhang juga menyampaikan dukungan Tiongkok terhadap sejumlah komitmen pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, termasuk target penghapusan kemiskinan sebelum 2029.
Di sektor ekonomi, Zhang berharap semakin banyak perusahaan Tiongkok yang masuk ke Indonesia dan menjalankan kegiatan produksi, khususnya di bidang pertanian.
Ia menilai iklim usaha yang kondusif akan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
“Kami berharap semakin banyak perusahaan Tiongkok dapat datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian dan berharap pihak Indonesia dapat terus menyediakan iklim usaha yang baik,” ujar Zhang.
Menurut dia, dukungan terhadap dunia usaha juga perlu dilakukan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah.
“Selain itu, membantu perusahaan menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan stabil, serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Director of the Asia-Africa Division, Department of International Cooperation, MARA Liu Jiang; Secretary of the General Office, MARA Meng Dehao; First Secretary Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia Geng Jianzhong; serta Second Secretary Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia Li Jiajing.
Dari Kemendes PDT, Yandri didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Masyhudi, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staf Ahli Bito Wikantosa, serta Staf Khusus Fahad Attamimi.
Penulis : lazir
Editor : ameri
