Turun 95 Persen, DPR Ingatkan Ancaman Campak Belum Usai: “Nyawa Anak Tak Bisa Ditukar Statistik”

- Penulis

Minggu, 29 Maret 2026 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pasien sakit campak (ilustrasi dibikin oleh ai - rentak.id)

Ilustrasi pasien sakit campak (ilustrasi dibikin oleh ai - rentak.id)

JAKARTA – Di tengah kabar menggembirakan tentang turunnya kasus campak secara signifikan di awal 2026, peringatan keras justru datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai pemerintah tidak boleh lengah hanya karena capaian statistik tersebut.

Ia menegaskan, penurunan hingga 95 persen yang dilaporkan pemerintah tetap menyisakan persoalan serius di lapangan, terutama masih adanya anak-anak yang meninggal dunia akibat komplikasi campak.

“Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada sistem yang belum tuntas. Statistik bukan segalanya jika kita masih kehilangan nyawa anak-anak kita,” ujarnya,  Minggu  (29/3/2026).

Politisi PKS itu mengingatkan adanya celah kekebalan atau immunity gap yang berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi secara permanen. Menurutnya, keberhasilan menekan angka kasus hanyalah langkah awal, sementara angka kematian menjadi indikator masih lemahnya penanganan di tingkat akar rumput.

“Satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan. Jangan sampai kita merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua yang sedang berduka karena anaknya terlambat mendapatkan proteksi,” tegasnya.

Netty juga mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tidak mengendurkan upaya pengendalian penyakit, meski tren kasus tengah melandai. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi vaksin serta kecepatan penanganan komplikasi di fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah yang sebelumnya menjadi zona merah.

“Pemerintah jangan cepat puas. Penurunan ini harus dibarengi dengan jaminan bahwa tidak akan ada lagi KLB di masa depan. Kita butuh jaminan perlindungan total, bukan sekadar laporan statistik di atas kertas,” pungkas Netty.

Penulis : amanda az

Editor : reni diana

Berita Terkait

Nusron Tancap Gas Lindungi Sawah Target 87 Persen Jadi Kunci Swasembada
WFH Wajib 1 Hari! Menaker Dorong Perusahaan Hemat Energi
Menaker Sidak Perusahaan di Semarang, Minta Sisa THR 951 Pekerja Segera Dibayar
Irman Gusman Tekankan Peran Muhammadiyah sebagai Kekuatan Moral Bangsa di Silaturahmi Idulfitri
Israel Serang Markas UNIFIL, Prajurit TNI Gugur—DPR: Pelanggaran Berat, Harus Diusut Tuntas!
KPPU Buka Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Akuisisi Saham, Ini Perkaranya
Festival Balon Udara Lebaran Dijaga Ketat, Kemenhub Tekankan Keselamatan Penerbangan
BULOG Guncang Monas! 100 Ribu Paket Sembako Gratis Diserbu Warga

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 04:36 WIB

Nusron Tancap Gas Lindungi Sawah Target 87 Persen Jadi Kunci Swasembada

Rabu, 1 April 2026 - 06:02 WIB

Menaker Sidak Perusahaan di Semarang, Minta Sisa THR 951 Pekerja Segera Dibayar

Selasa, 31 Maret 2026 - 20:12 WIB

Irman Gusman Tekankan Peran Muhammadiyah sebagai Kekuatan Moral Bangsa di Silaturahmi Idulfitri

Selasa, 31 Maret 2026 - 03:14 WIB

Israel Serang Markas UNIFIL, Prajurit TNI Gugur—DPR: Pelanggaran Berat, Harus Diusut Tuntas!

Senin, 30 Maret 2026 - 08:46 WIB

KPPU Buka Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Akuisisi Saham, Ini Perkaranya

Berita Terbaru

Hiburan

Cut Keke Ungkap Kunci Harmoni sebagai Istri Kedua

Rabu, 1 Apr 2026 - 22:00 WIB