JAKARTA – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia (RI). Lembaga pengawas pelayanan publik ini turun langsung memantau penyelenggaraan asesmen untuk memastikan seluruh murid memperoleh hak yang sama, tanpa terkendala persoalan teknis maupun kondisi tertentu.
Pemantauan dilakukan Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution dengan mengunjungi Posko Pelaksanaan TKA di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meninjau langsung SMA Negeri 32 Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman melihat mekanisme koordinasi, pengawasan, hingga penanganan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan TKA.
Maneger menilai keberadaan posko menjadi bagian penting dari kehadiran negara dalam mengawasi kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. Melalui pemantauan langsung, berbagai persoalan diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani.
“Pengawasan dan transparansi menjadi hal penting. Harapannya, apabila ada persoalan, kita bisa mengidentifikasinya secara langsung sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan juga harus memastikan tidak ada murid yang kehilangan kesempatan mengikuti TKA akibat kendala tertentu. Perhatian khusus, menurutnya, perlu diberikan kepada murid penyandang disabilitas maupun peserta yang menghadapi hambatan selama asesmen.
Ombudsman RI juga membuka kanal pengaduan melalui kantor perwakilannya di seluruh provinsi. Masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun masukan terkait pelaksanaan TKA untuk menjadi bahan pengawasan dan evaluasi.
Di sisi lain, Maneger menyoroti perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan TKA. Pasalnya, meskipun asesmen tersebut secara kebijakan bersifat pilihan, hasilnya dibutuhkan murid untuk kepentingan tahapan pendidikan berikutnya.
Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bahan diskusi agar kebijakan TKA memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan kebingungan bagi murid maupun satuan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin mengapresiasi keterlibatan Ombudsman dalam mengawal pelaksanaan TKA 2026.
Menurut Toni, pengawasan dari lembaga eksternal menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, sekaligus memastikan hak murid tetap terlindungi.
“Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan TKA ke depan,” kata Toni.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar setiap kendala yang ditemukan selama pelaksanaan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Kemendikdasmen pun menyatakan akan terus membuka ruang pengawasan dan evaluasi bersama untuk menjaga objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas TKA.
Melalui pengawasan tersebut, penyelenggaraan TKA diharapkan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh murid.
Penulis : lazir
Editor : ameri
