JAKARTA — Wajah konektivitas Kalimantan Selatan bakal berubah dengan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru.
Proyek strategis ini didukung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan diharapkan menjadi penghubung baru bagi masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di dua wilayah tersebut.
Selama ini, Tanah Bumbu dan Kotabaru dipisahkan oleh perairan sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang masih bergantung pada jalur penyeberangan. Kehadiran jembatan nantinya akan menghadirkan konektivitas darat yang lebih cepat dan efisien.
Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menangani pembangunan bentang utama serta sebagian jembatan pendekat dengan total panjang 1.052,75 meter.
Hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai sekitar 11,3 persen. Pembangunan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears dan ditargetkan selesai pada 2028.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan tidak sekadar memperkuat infrastruktur, tetapi juga menjadi kunci untuk menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody, Jumat (4/9/2026).
Anggaran Jembatan Pulau Laut Capai Rp5,25 Triliun
Pembangunan Jembatan Pulau Laut memiliki nilai investasi yang cukup besar. Total alokasi anggaran untuk proyek jembatan mencapai sekitar Rp5,25 triliun.
Pendanaan tersebut berasal dari kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan sebesar Rp1,65 triliun.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru masing-masing mengalokasikan Rp300 miliar.
Adapun Kementerian PU memberikan dukungan anggaran sekitar Rp3 triliun melalui skema multiyears hingga 2028.
Kontrak pembangunan proyek tersebut telah ditandatangani pada 22 Desember 2025 untuk pelaksanaan periode 2025-2028.
Selain konstruksi jembatan, dukungan Kementerian PU juga mencakup pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju jembatan. Penanganan tersebut meliputi rencana pelebaran jalan yang menghubungkan jalan akses pendekat dengan jalan nasional serta pembangunan jalan akses pendekat dari sisi Pulau Kalimantan maupun Pulau Laut.
Dengan demikian, keberadaan jembatan nantinya tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan jaringan jalan yang sudah tersedia.
Gunakan Teknologi Konstruksi di Atas Perairan
Pembangunan Jembatan Pulau Laut memiliki tantangan tersendiri karena sebagian konstruksi berada di atas perairan. Karena itu, Kementerian PU menerapkan sejumlah metode konstruksi dan teknologi pendukung.
Pada bagian dek jembatan cable-stayed, misalnya, digunakan metode form traveller. Sementara pekerjaan erection box girder memanfaatkan launching gantry.
Penggunaan metode tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan, kualitas konstruksi, sekaligus meningkatkan efisiensi pengerjaan proyek.
Dody menegaskan, keberadaan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Dengan konektivitas yang semakin baik, kita berharap pergerakan orang dan barang menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, infrastruktur ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Dody.
Dorong Ekonomi Tanah Bumbu dan Kotabaru
Jembatan Pulau Laut diproyeksikan menjadi lebih dari sekadar penghubung dua wilayah. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pengungkit baru bagi perdagangan, investasi, pariwisata, serta berbagai sektor ekonomi produktif.
Konektivitas yang lebih baik juga diyakini dapat memperkuat rantai distribusi dan logistik di Kalimantan Selatan.
Dengan tersambungnya Tanah Bumbu dan Kotabaru melalui akses darat, waktu tempuh dan biaya mobilitas diharapkan menjadi lebih efisien. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing kawasan sekaligus membuka peluang munculnya pusat-pusat ekonomi baru.
Kementerian PU bersama pemerintah daerah pun memastikan pembangunan terus dikawal agar berjalan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan keberlanjutan manfaat infrastruktur.
Jika rampung pada 2028, Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi salah satu simpul penting konektivitas Kalimantan Selatan dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan tersebut.
Penulis : guntar
Editor : ami
