Rofik Hananto Soroti Tragedi Pengeroyokan di Bali, Minta Negara Lindungi Anak Korban

Nasional | Selasa, 28 Juli 2026 - 15:24 WIB

“Kemarahan masyarakat tidak boleh berubah menjadi hukuman di luar hukum. Jika ada dugaan tindak pidana, laporkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai aturan yang berlaku. Sanksi hanya dapat dijatuhkan melalui sistem peradilan. Karena itu, para pelaku pengeroyokan yang menghilangkan nyawa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil di hadapan hukum,” ujar Rofik, Selasa ( 28/7/2026)

Didi Irawadi Soroti Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah, Desak Penegakan Hukum Transparan

Nasional | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:42 WIB

prinsip negara hukum.

“Kasus yang menyeret nama Jampidsus Febrie Adriansyah telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait dugaan penyalahgunaan jabatan. Karena itu, proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel menjadi sangat penting untuk ditegakkan,” ujar Didi.

PERMAHI Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Dinilai Sesuai Konstitusi dan Semangat Reformasi

Hukum | Jumat, 30 Januari 2026 - 14:55 WIB

“Polri di bawah Presiden adalah amanat konstitusi sekaligus semangat reformasi. Yang perlu diperkuat hari ini bukan memindahkan Polri ke bawah kementerian tertentu, tetapi memastikan Polri semakin profesional, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan serta perlindungan masyarakat,” ujar Fahmi, Jumat (30/7/2026)

Wanda Parulian Lubis Kecam Arogansi Aparat, Desak Presiden Copot Kapolri

Hukum | Sabtu, 30 Agustus 2025 - 20:36 WIB

“Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pengayom, bukan justru pelaku kekerasan terhadap rakyat,” tegas Wanda Parulian Lubis dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).

DPN PERMAHI Desak Investigasi Kasus Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob di Pejompongan

Nasional | Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:55 WIB

“Kejadian ini menjadi alarm serius bagi negara dan aparat penegak hukum. Setiap kebijakan atau tindakan pengamanan publik harus menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Tidak ada satu pun warga negara yang boleh menjadi korban tindakan aparat dalam konteks pengamanan demonstrasi damai. Kami tekankan sekali lagi, keselamatan rakyat adalah yang pertama dan paling utama sesuai dengan sila ke-2 Pancasila,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (29/8/2025).