Topik negara hukum

Ketua Umum DPN Permahi Fahmi Namakule

Hukum

PERMAHI Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Dinilai Sesuai Konstitusi dan Semangat Reformasi

Hukum | Jumat, 30 Januari 2026 - 14:55 WIB

Jumat, 30 Januari 2026 - 14:55 WIB

“Polri di bawah Presiden adalah amanat konstitusi sekaligus semangat reformasi. Yang perlu diperkuat hari ini bukan memindahkan Polri ke bawah kementerian tertentu, tetapi memastikan Polri semakin profesional, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan serta perlindungan masyarakat,” ujar Fahmi, Jumat (30/7/2026)

Wanda Parulian Lubis. (foto.ist)

Hukum

Wanda Parulian Lubis Kecam Arogansi Aparat, Desak Presiden Copot Kapolri

Hukum | Sabtu, 30 Agustus 2025 - 20:36 WIB

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 20:36 WIB

“Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pengayom, bukan justru pelaku kekerasan terhadap rakyat,” tegas Wanda Parulian Lubis dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).

Ilustrasi Helm Affan Kurniawan (ilustrasi. ist)

Nasional

DPN PERMAHI Desak Investigasi Kasus Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob di Pejompongan

Nasional | Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:55 WIB

Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:55 WIB

“Kejadian ini menjadi alarm serius bagi negara dan aparat penegak hukum. Setiap kebijakan atau tindakan pengamanan publik harus menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Tidak ada satu pun warga negara yang boleh menjadi korban tindakan aparat dalam konteks pengamanan demonstrasi damai. Kami tekankan sekali lagi, keselamatan rakyat adalah yang pertama dan paling utama sesuai dengan sila ke-2 Pancasila,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (29/8/2025).