Hukum | Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:29 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan serupa.
Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB
Menurut Yoga, dunia kerja Indonesia selama ini menghadapi persoalan karena perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan maupun pejabat yang mengurusi sektor ketenagakerjaan.
Hukum | Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:04 WIB
“Keputusan Ketua MA menerbitkan ini (SEMA no.4 tahun 2026) sudah tepat, agar Jaksa tidak seenaknya memakai penafsiran sendiri untuk melakukan upaya banding-kasasi terhadap putusan bebas apalagi bagi orang kecil yang dikriminalisasi, tidak paham hukum serta ekonomi bawah” ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/08/2026).
Hukum | Rabu, 12 Agustus 2026 - 16:28 WIB
“Praperadilan yang berulang-ulang dapat menimbulkan dampak hukum yang buruk terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai proses hukum justru mengalami kekosongan karena perkara pokok tidak pernah disidangkan,” ujar Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8/2026)
Transportasi | Senin, 6 April 2026 - 08:35 WIB
“Sudah dua bulan lalu terjadi kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Matraman Raya. Seorang siswa SMK jatuh dari sepeda motornya akibat jalan rusak di bawah JPO, lalu dilindas kendaraan lain hingga meninggal dunia di tempat,” ujar Tigor, Senin (6/4/202
Hukum | Rabu, 4 Februari 2026 - 17:18 WIB
“Ini bukan perkara sederhana. Sengketa Hotel Sultan adalah hard case yang membuka tabir problem struktural dalam hukum pertanahan kita, mulai dari aspek administrasi, perdata, hingga pidana,” ujar Irene dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Eksaminasi Lintas Rezim dan Analisis Efisiensi Hukum Pertanahan Indonesia” di Gedung H Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Nasional | Rabu, 24 September 2025 - 06:42 WIB
“Dalam praktik hukum, khususnya yang menyangkut properti dan perizinan berusaha, ketidakjelasan tata ruang adalah pangkal dari banyak masalah. Mulai dari sengketa lahan, pembatalan perizinan, hingga konflik dengan masyarakat. Target 300 RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS, seperti yang disampaikan Bapak Menteri Nusron Wahid, adalah solusi yang tepat sasaran,” ujar Jerry Nababan, menanggapi hasil Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi, Senin (22/9/2025).