Topik BSU

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meresmikan Workshop Kejuruan Otomotif – Electric Vehicle (EV) dan secara resmi membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi. (dok.rentak.id)

Nasional

Menaker Yassierli Tinjau Penyaluran BSU di Makassar, 78,61 Persen Target Nasional Tercapai

Nasional | Senin, 28 Juli 2025 - 08:13 WIB

Senin, 28 Juli 2025 - 08:13 WIB

“Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Yassierli di Kantor Pos Makassar, Sabtu (26/7/2025)

Ilustrasi penyerahan BSU oleh bank dan kejahatan dengan gunakan link palsu (ilustrasi ai-rentak.id)

Nasional

Penyaluran BSU Masih Berlangsung, Kemnaker Imbau Pekerja Waspada Tautan Palsu

Nasional | Rabu, 16 Juli 2025 - 08:05 WIB

Rabu, 16 Juli 2025 - 08:05 WIB

“BSU ini bukan sekadar bantuan tunai, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan menggerakkan roda ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa para pekerja tetap memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh,” ujar Putri dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (15/7/2025).

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga (dok. rentak.id)

Nasional

BSU 2025: Kemnaker Salurkan Bantuan Lewat Pospay untuk Pekerja Bermasalah Rekening

Nasional | Jumat, 4 Juli 2025 - 14:25 WIB

Jumat, 4 Juli 2025 - 14:25 WIB

“Kami ingin pencairan BSU tahun ini berjalan lebih efisien. Jadi, kalau tahap 1 dan 2 rekening bermasalah, maka bisa melalui aplikasi Pospay,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, dalam siaran pers.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi (dok. rentak.id)

Nasional

Pemerintah Perpanjang Keringanan Iuran JKK bagi Industri Padat Karya hingga Januari 2026

Nasional | Rabu, 25 Juni 2025 - 12:35 WIB

Rabu, 25 Juni 2025 - 12:35 WIB

Perpanjangan tersebut dibahas dalam Rapat Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK) yang digelar di Jakarta, Rabu (25/6/2025), dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2025.