JAKARTA – Dukungan nyata bagi nelayan kecil dan pelaku usaha budidaya perikanan skala UMKM kembali disuarakan di Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lebih serius dalam memberdayakan kelompok rentan tersebut yang selama ini kalah saing dengan pengusaha besar di sektor kelautan.
“Mereka sangat membutuhkan dukungan untuk menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. Dengan dukungan dari semua pihak, terutama KKP, saya yakin mereka bisa lebih berdaya,” ujar Rina dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
Menurutnya, nelayan kecil dan pembudidaya ikan masih dihadapkan pada keterbatasan alat tangkap, mesin kapal, serta minimnya akses pelatihan teknis dan permodalan.
“Kalau perlengkapannya lengkap dan memadai, hasil tangkapannya juga akan meningkat. Ini jelas berdampak pada perbaikan ekonomi mereka,” tambah legislator dari Dapil Jawa Barat X tersebut.
Rina menegaskan, salah satu kebutuhan paling mendesak adalah mesin kapal yang kuat dan efisien. Dengan alat tersebut, nelayan bisa melaut lebih jauh dan lebih lama, sehingga produktivitas meningkat. Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan vokasi bagi nelayan agar mereka memiliki keahlian tambahan, terutama dalam mengelola usaha dan mengatasi kendala teknis di lapangan.
“Pelatihan teknis sangat dibutuhkan agar mereka bisa mandiri menyelesaikan permasalahan tanpa harus selalu bergantung pada pihak luar,” jelasnya.
Masalah klasik lain yang disoroti Rina adalah soal akses modal. Ia menilai birokrasi pengajuan pinjaman masih berbelit, padahal modal menjadi kunci utama bagi nelayan untuk berkembang. “Jika ada kemudahan untuk mengakses modal, tentu ini menjadi angin segar. Jangan sampai mereka kesulitan berkembang hanya karena persoalan administratif,” tegasnya.
Selain dukungan teknis dan finansial, Rina juga menyoroti program kerja sama luar negeri yang dinilai perlu tepat sasaran. Ia mencontohkan program Lautra di NTT yang melibatkan 75 ribu nelayan dengan nilai bantuan sebesar 200 juta dolar AS. Menurutnya, program seperti ini sebaiknya juga melibatkan koperasi lokal, BUMDes, hingga komunitas masyarakat agar manfaatnya bisa lebih merata dan terpantau.
“Program pemberdayaan nelayan harus berbasis komunitas agar bisa berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting, termasuk dalam pengawasan,” katanya.
Rina menutup pernyataannya dengan mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka blokir anggaran KKP, terutama untuk program-program yang terbukti memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami dari Fraksi PKB mendukung agar anggaran yang berbasis output dan manfaat riil segera dicairkan,” tegasnya.
Ia mengaku telah menyampaikan semua usulan ini secara langsung kepada Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Sebelumnya, Menteri KKP menyebut adanya efisiensi ketat dalam anggaran kementeriannya tahun ini, yang menyebabkan sejumlah program prioritas tidak bisa dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
