Rakor Kemendes Bahas Langkah Konkret Pemerataan Pembangunan

- Penulis

Rabu, 25 Februari 2026 - 19:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendes PDT Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (dok. rentak.id)

Mendes PDT Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (dok. rentak.id)

JAKARTA  – Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan wilayah tertinggal harus ditempuh melalui kerja sama lintas sektor yang lebih terintegrasi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berlangsung di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rabu (25/2/2026).

Dalam forum itu, Yandri menyoroti bahwa sebagian wilayah Indonesia masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, mulai dari listrik, akses internet, hingga sarana pendidikan dan konektivitas ekonomi.

Ia menggambarkan kondisi di sejumlah daerah yang warganya masih harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk mencapai sekolah. Akses menuju pusat perdagangan juga belum merata, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berjalan terbatas.

Menurut Yandri, percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia menilai sinergi kebijakan, pendanaan, dan program pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat agar perubahan dapat dirasakan secara nyata.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah membuka peluang pertemuan antara kepala daerah dari wilayah tertinggal dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian langsung berbagai persoalan di lapangan sekaligus memperkuat komitmen percepatan pembangunan.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo menambahkan bahwa percepatan pembangunan memerlukan dukungan luas, termasuk dari sektor swasta dan lembaga filantropi. Ia menyebut masih terdapat 30 daerah berstatus tertinggal yang tersebar di beberapa provinsi, di antaranya Sumatera Utara, Nusa Tenggara, dan wilayah Papua.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan pembangunan. Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Kasus Penyadapan Nomor Telepon Presiden Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Beban Pajak Pekerja Disorot, KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta
Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup
Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi
Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker
Sawit Terancam Tak Produktif Usai Penertiban Hutan, Tamsil Soroti Nasib Petani
Sampah Desa Bisa Jadi Energi, Mendes Yandri Bidik 75.266 Desa
90 Peserta Ikuti InaSkills 2026, Wamenaker: Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 20:27 WIB

Kasus Penyadapan Nomor Telepon Presiden Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka

Selasa, 3 November 2026 - 19:06 WIB

Beban Pajak Pekerja Disorot, KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 08:53 WIB

Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup

Minggu, 1 November 2026 - 14:41 WIB

Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi

Minggu, 1 November 2026 - 09:16 WIB

Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker

Berita Terbaru