JAKARTA – Pemerhati Telematika dan Multimedia, Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes, mengungkapkan keprihatinannya atas sebuah paradoks besar di tengah derasnya digitalisasi: Indonesia menjadi bangsa yang terhubung, namun kehilangan kontrol atas ruang komunikasinya sendiri.
Seperti kapal besar yang mesinnya dikendalikan pihak asing, mayoritas interaksi digital masyarakat kini bergantung pada platform global, baik itu media sosial hingga kecerdasan buatan. Untuk mengatasi hal ini, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyoroti pentingnya ”kedaulatan komunikasi” sebagai langkah krusial bagi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo yang mengusung Asta Cita.
Rekomendasi ini disampaikan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (3/02/25) dan diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Publikom Gama, Agus Sudibyo (AS), Tokoh Senior Media Eduard Depari, Dewan Pertimbangan Publikom Imam Wahyudi (IW), Widyaiswara Lemhanas Dwi Hernuningsih, Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho, Dosen IPDN Megandaru Kawuryan,
Pengamat Socmed Wicaksono, dan Dr. KRMT Roy Suryo. Mereka semua adalah alumni Ilmu Komunikasi UGM yang berasal dari berbagai angkatan dan memiliki rekam jejak yang tidak diragukan.
Ketum Publikom Gama, Agus Sudibyo, menegaskan bahwa tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia akan rapuh seperti rumah tanpa pagar – rentan dimasuki kepentingan asing.
“Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus jadi prioritas utama. Kita tak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegas AS.
Ia menekankan bahwa arus informasi dan komunikasi harus berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Publikom Gama pun menuntut penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat melindungi ekosistem media dan informasi nasional.
Kedaulatan digital juga mendapat perhatian khusus dari Publikom Gama, yang menilai hal ini sebagai elemen penting bagi masa depan ekonomi Indonesia.
“Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita,” jelas AS.
Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri. Langkah ini bertujuan untuk menghindari Indonesia menjadi lahan eksploitasi bagi perusahaan teknologi global.
“Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi sangat penting agar ekonomi digital Indonesia bisa berkembang mandiri,” tambahnya.
Dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan (AI), Publikom Gama juga mengingatkan bahwa AI dapat menjadi pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat bisa terjebak dalam algoritma yang mengancam privasi dan menyebarkan hoaks.
“Kita harus memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi global, tetapi juga pencipta inovasi digital,” ujar Imam Wahyudi, Ketua Dewan Pertimbangan Publikom Gama.
“Jika data adalah minyak baru, maka kedaulatan komunikasi adalah kunci menjaga energi bangsa tetap menyala,” ujar IW, jurnalis senior yang juga mantan anggota Dewan Pers. Menurutnya, Indonesia harus melindungi ruang digitalnya agar tidak jatuh ke tangan asing.
Agus Sudibyo juga mengungkapkan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil dari serial workshop yang diselenggarakan pada November-Desember 2024. Workshop ini mempertemukan para anggota Publikom Gama yang menyampaikan usulan berdasarkan kompetensi masing-masing, yang akhirnya dirangkum dalam tujuh poin rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI.
Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi, menyambut positif rekomendasi tersebut. Ia menyatakan, Kementerian Komdigi akan menelaahnya lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan nasional.
“Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Nezar Patria.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Roy Suryo menambahkan bahwa Indonesia, dengan populasi hampir 280 juta jiwa, memiliki potensi besar untuk mengendalikan arus informasi ini.
“Jangan biarkan kita hanya jadi penonton, apalagi dengan lebih dari 150 juta pengguna media sosial dan 370 juta unit gadget,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar Asta Cita jangan hanya menjadi wacana belaka.
Publikom Gama berharap agar rekomendasi ini menjadi langkah nyata dalam membangun kedaulatan komunikasi dan digital yang bisa melindungi kepentingan nasional, menghindari ketergantungan pada kekuatan asing, dan memperkuat ekosistem komunikasi yang sehat dan demokratis. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
