JAKARTA – Pengurus Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk menindak tegas oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pembentukan caretaker yang dianggap tidak sah dan prematur.
Langkah ini disampaikan dalam audiensi PSTI dengan pihak KONI di Jakarta, Senin (13/10/2025). Audiensi berlangsung cukup tegang lantaran delegasi PSTI sempat tidak diterima di awal kedatangan sebelum akhirnya bertemu dengan Ketua Bidang Organisasi KONI.
Ketua PSTI Riau Rudiyanto Manurung yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan keprihatinan atas beredarnya surat caretaker yang telah berusia 13 hari tanpa sepengetahuan pihak PSTI.
“Kami baru tahu setelah surat caretaker sudah keluar 13 hari. Bahkan, sekretaris baru membacanya hari ini. Ini jelas janggal,” ungkap Ketua PSTIRiau.
Pihaknya menduga ada oknum tertentu yang bertindak tanpa koordinasi resmi, hingga menyebabkan kegaduhan di internal organisasi sepak takraw nasional.
“Kami minta Ketua KONI Pusat, Pak Marciano, untuk menindak oknum-oknum yang mengedarkan surat caretaker ini. Kami juga memohon perhatian dari Menpora Pak Erick Thohir agar cabang olahraga sepak takraw tidak diganggu,” lanjutnya.
Sementara itu, Herman selaku perwakilan PSTI dari Sulawesi menjelaskan bahwa pembentukan Karatekar seharusnya menjadi tindak lanjut dari keputusan arbitrase. Namun, ia menilai keputusan KONI Pusat mengeluarkan SK caretaker pada 3 Oktober 2025 adalah langkah yang terlalu dini.
“Putusan arbitrase baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri pada 7 Oktober 2025. Artinya, SK Karatekar yang diterbitkan pada 3 Oktober itu sangat prematur,” tegas Herman.
Menurutnya, tindakan itu berpotensi melanggar prosedur hukum dan bisa menimbulkan dualisme dalam kepengurusan olahraga sepak takraw di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, PSTI juga memohon perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto serta Menpora Erick Thohir agar menindaklanjuti kisruh ini secara serius.
“Kami mohon kepada Pak Presiden dan Pak Menpora untuk menyelamatkan cabang olahraga sepak takraw. Jangan sampai organisasi ini dijadikan boneka oleh kelompok tertentu,” ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa PSTI hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Sukabumi tetap sah karena dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum KONI I, Jenderal (Purn) Suwarno.
Namun, kata Herman, pernyataan dari bidang organisasi KONI yang menyebut kehadiran Suwarno bukan atas nama KONI justru membingungkan.
“Pak Suwarno hadir memakai atribut KONI dan menyampaikan sambutan atas nama Ketua Umum KONI. Jadi, bagaimana bisa dikatakan beliau hadir bukan sebagai pengurus?” ujarnya.
Menutup audiensi, Herman menegaskan bahwa PSTI tidak ingin memperpanjang konflik, melainkan menginginkan keteduhan organisasi agar bisa kembali fokus membina atlet berprestasi.
“Kami tidak ingin bergaduh. Kami ingin organisasi ini teduh dan bisa menelurkan atlet-atlet berbakat yang mengharumkan nama bangsa di tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
