JAKARTA – Program Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai tidak boleh berhenti pada urusan mengganti mesin bensin menjadi tenaga listrik. Di tengah tingginya angka kecelakaan sepeda motor dan persoalan kemacetan di kota-kota besar, program tersebut harus diarahkan menjadi bagian dari strategi besar transportasi nasional.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai kehadiran Molinas membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat industri otomotif nasional sekaligus mendorong kendaraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian teknologi, ketahanan energi, serta menyediakan pilihan mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun, menurut Djoko, momentum elektrifikasi kendaraan harus dibarengi dengan agenda keselamatan lalu lintas. Pasalnya, sepeda motor masih menjadi moda transportasi yang paling dominan di Indonesia sekaligus kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan.
Data Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat sebanyak 212.414 unit sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025.
Sepeda motor menguasai lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar di Indonesia. Dominasi tersebut juga tercermin dalam angka kecelakaan, dengan kendaraan roda dua diperkirakan menyumbang sekitar 70-75 persen dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional.
Pada 2025, jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat berada di kisaran 141.608 hingga 158.508 kejadian, dengan korban meninggal dunia mencapai 24.296 orang.
Kelompok usia muda menjadi salah satu yang paling rentan. Sekitar 35-40 persen korban berada pada rentang usia 15-24 tahun, sedangkan 30-35 persen lainnya berusia 25-49 tahun.
“Di tengah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang didominasi sepeda motor, hadirnya Program Motor Listrik Nasional membawa angin segar bagi transformasi industri otomotif dan keselamatan berkendara di Indonesia,” kata Djoko dalam pandangannya mengenai Molinas, Selasa (18/8/2026).
Menurut Djoko, tantangan pertama yang harus dihadapi Molinas adalah persoalan harga. Motor listrik nasional akan berhadapan langsung dengan produk-produk asal China yang selama ini memiliki keunggulan dalam efisiensi rantai pasok dan skala produksi.
Produsen China mampu memanfaatkan economies of scale sehingga dapat menawarkan produk dengan harga sangat kompetitif.
Di sisi lain, kondisi tersebut justru membuka peluang bagi industri nasional untuk membangun keunggulan sendiri. Pengembangan desain dan manufaktur oleh insinyur Indonesia memungkinkan kendaraan disesuaikan dengan karakter geografis, kebutuhan mobilitas, hingga kemampuan daya beli masyarakat.
“Pengembangan desain dan manufaktur oleh insinyur dalam negeri membuka ruang bagi penyesuaian spesifikasi yang lebih tepat sasaran dengan kondisi geografis dan daya beli masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Apabila insentif khusus kendaraan nasional dapat diterapkan secara optimal, biaya operasional yang lebih rendah juga dapat menjadi modal penting untuk menciptakan struktur harga yang kompetitif, terutama di segmen menengah-bawah.
Persaingan motor listrik, lanjut Djoko, tidak semata-mata ditentukan oleh harga dan desain kendaraan. Kekuatan sebuah merek juga ditentukan oleh ekosistem yang mengelilinginya.
Ekosistem tersebut mencakup baterai, stasiun pengisian maupun penukaran baterai, ketersediaan suku cadang, bengkel, hingga layanan purna jual.
Karena itu, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu pekerjaan rumah penting. Semakin banyak komponen utama yang diproduksi di dalam negeri, semakin kuat pula fondasi industri motor listrik nasional.
“Keunggulan merek nasional akan bergantung pada seberapa jauh integrasi Tingkat Komponen Dalam Negeri, khususnya lokalisasi produksi baterai dan komponen inti lainnya,” kata Djoko.
Jaringan layanan purna jual juga harus menjadi perhatian. Menurut dia, ketersediaan suku cadang dan kepastian layanan dalam jangka panjang dapat menjadi pembeda antara merek nasional dan produk asing.
Merek nasional memiliki peluang membangun kepercayaan konsumen melalui jaringan servis yang luas, ketersediaan suku cadang serta jaminan purna jual yang lebih pasti.
Djoko juga mengingatkan agar program Molinas tidak hanya diarahkan untuk memperbesar penjualan di kota-kota besar Pulau Jawa.
Sebaliknya, pemerintah perlu mengembangkan strategi penetrasi pasar ke luar Jawa, wilayah perbatasan, kawasan pedesaan, pulau-pulau kecil serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Pasar nonperkotaan, wilayah luar Jawa, daerah perbatasan, pedesaan, pulau-pulau kecil serta daerah 3T dapat menjadi blue ocean strategy bagi motor listrik nasional,” tuturnya.
Wilayah penghasil mineral seperti Morowali, Morowali Utara, Banggai, Kolaka, Konawe, Bombana, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Obi, Luwu Timur, Papua Barat Daya, Siak, Kepulauan Meranti, Natuna, Anambas, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan hingga Aceh dinilai memiliki potensi pasar tersendiri.
Di wilayah tersebut, motor listrik dapat memberikan manfaat ekonomi, terutama untuk menekan biaya bahan bakar dan mendukung aktivitas masyarakat maupun operasional daerah.
Djoko mencontohkan Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Wilayah yang menghadapi tantangan distribusi BBM itu telah menggunakan kendaraan bermotor listrik sejak 2007.
“Sejak 2007, hampir 20 tahun lalu, mereka mau beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik,” ujarnya.
Djoko menilai Molinas memiliki potensi menjadi titik balik industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya berbicara mengenai kendaraan listrik, tetapi juga menyangkut kesempatan Indonesia naik kelas dari pasar menjadi produsen.
“Program Motor Listrik Nasional berpotensi menjadi titik balik bagi industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya berpeluang mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen,” katanya.
Molinas juga berpotensi memperluas persaingan di pasar roda dua sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap merek impor ketika era elektrifikasi kendaraan semakin berkembang.
Meski demikian, persaingan dengan produk China bukan perkara ringan. Produk nasional yang masih berada dalam tahap pertumbuhan harus berhadapan dengan industri manufaktur global yang sudah memiliki rantai pasok kuat.
China saat ini menguasai lebih dari 70 persen rantai pasok kendaraan listrik dunia. Kondisi tersebut membuat industri motor listrik nasional menghadapi tantangan struktural, mulai dari harga, teknologi, komponen hingga skala produksi.
Dalam situasi tersebut, insentif pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan daya saing Molinas.
Djoko menegaskan, insentif tidak semestinya dipandang sekadar sebagai kebijakan untuk menurunkan harga jual. Kebijakan tersebut juga diperlukan sebagai instrumen untuk memberi ruang bagi industri nasional berkembang pada fase awal.
“Insentif pemerintah bukan sekadar kebijakan pelengkap, melainkan faktor kunci yang menentukan apakah Program Motor Listrik Nasional mampu bersaing secara komersial dan mendorong migrasi massal masyarakat dari motor bensin,” tegasnya.
Menurut dia, intervensi pemerintah dibutuhkan selama industri masih berada dalam fase transisi. Tujuannya bukan menciptakan ketergantungan permanen terhadap subsidi, melainkan membantu industri membangun skala produksi, teknologi dan ekosistem hingga mampu berdiri secara mandiri.
“Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan,” jelas Djoko.
Di sisi lain, elektrifikasi kendaraan tidak otomatis menyelesaikan persoalan kemacetan.
Saat ini sekitar 75-80 persen kendaraan di kawasan perkotaan masih didominasi sepeda motor. Jika penjualan motor listrik hanya mendorong pertambahan jumlah kendaraan pribadi, persoalan kepadatan lalu lintas justru berpotensi semakin rumit.
Karena itu, Djoko mengingatkan distribusi motor listrik perlu dirancang secara hati-hati.
“Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia,” katanya.
Ia mendorong agar ekspansi motor listrik lebih diarahkan ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil dan kawasan luar Jawa yang membutuhkan kendaraan dengan biaya operasional rendah.
Sebaliknya, di perkotaan, kebijakan transportasi harus tetap mengutamakan penguatan angkutan umum massal.
Sebab, insentif dan potongan harga motor listrik berpotensi memicu peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi apabila konsumen membeli motor listrik sebagai kendaraan tambahan, bukan sebagai pengganti kendaraan lama.
“Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan,” ujar Djoko.
Karena itu, elektrifikasi kendaraan pribadi harus berjalan beriringan dengan pengembangan transportasi publik.
“Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
