SEMARANG – Pemerintah menggenjot pemerataan pendidikan anak usia dini dengan menaikkan bantuan revitalisasi taman kanak-kanak (TK) dari 1.355 unit pada 2025 menjadi 13.831 unit pada 2026. Namun, tantangan masih besar karena sekitar 1,37 juta siswa kelas 1 SD belum pernah mengenyam pendidikan prasekolah.
Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya memperluas akses PAUD sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai fondasi pendidikan anak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pendidikan sejak usia dini menjadi kunci membangun sumber daya manusia unggul. Karena itu, akses pendidikan prasekolah perlu diperluas agar lebih banyak anak mendapatkan kesempatan belajar sebelum memasuki sekolah dasar (SD).
“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan,” kata Abdul Mu’ti dalam perayaan Milad ke-107 TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).
Penguatan PAUD tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat.
Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong anak mengikuti pendidikan prasekolah minimal satu tahun sebelum masuk SD.
Abdul Mu’ti menyebutkan, Indonesia memiliki 103.221 satuan TK dengan total 3.808.734 murid. Namun, sekitar 1.372.947 siswa kelas 1 SD tercatat belum pernah mengikuti pendidikan anak usia dini.
Kondisi itu menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah untuk memperluas layanan PAUD, terutama agar anak-anak memperoleh kesempatan belajar sejak usia dini.
Revitalisasi TK dan Bantuan PIP Diperluas
Untuk mendukung pemerataan pendidikan, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan revitalisasi bagi 13.831 TK pada 2026. Jumlah tersebut melonjak dari 1.355 TK pada 2025.
Selain memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, pemerintah menyalurkan Program Indonesia Pintar kepada 888.000 murid TK pada 2026. Setiap penerima yang memenuhi kriteria memperoleh bantuan Rp450.000 per tahun.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan pendidikan sekaligus membuka akses belajar bagi lebih banyak anak.
Pemerintah juga meningkatkan kualifikasi akademik guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk jenjang S1/D4.
Pada 2025, program ini dialokasikan bagi 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma empat. Pada 2026, alokasinya direncanakan meningkat menjadi 150.000 guru.
Abdul Mu’ti mendorong para guru memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti proses pendidikan secara sungguh-sungguh agar kualitas dan kompetensi tenaga pendidik semakin baik.
Anak Jangan Dibebani Hafalan Berlebihan
Selain memperluas akses dan meningkatkan kualitas guru, pemerintah menekankan pentingnya metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
Abdul Mu’ti mengingatkan, pendidikan di TK tidak boleh berorientasi pada hafalan berlebihan atau pemberian pekerjaan rumah yang tidak sesuai dengan usia anak.
“Semua teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu prinsip pedagogisnya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain,” ujarnya.
Menurut dia, kegiatan belajar di PAUD harus memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik, bersosialisasi, berimajinasi, dan membangun karakter.
Kemendikdasmen juga mengenalkan pendekatan STEAMS, yang mencakup Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, dan Sport. Pendekatan ini menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, serta olahraga dalam kegiatan belajar yang menyenangkan.
Pengenalan matematika, misalnya, dapat dilakukan melalui lagu dan permainan untuk membantu anak memahami angka, warna, gerakan, hingga nilai berbagi.
Dengan metode tersebut, pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kemampuan fisik, intelektual, dan emosional anak secara seimbang.
Jateng Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 5.000 Anak
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia sekaligus upaya mengurangi kemiskinan.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memberikan bantuan pendidikan kepada 5.000 anak. Bantuan itu mencakup kebutuhan sekolah, seperti pakaian, buku, dan seragam.
Program tersebut dilaksanakan melalui 139 sekolah untuk membantu anak-anak memperoleh akses pendidikan dan melanjutkan sekolah.
Abdul Mu’ti menegaskan, perluasan akses PAUD membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga tenaga pendidik serta masyarakat.
Peningkatan sarana sekolah, bantuan pendidikan, kualifikasi guru, dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi berkarakter dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045
Penulis : lazir
Editor : ameri
