MEKKAH – Pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 dinilai berlangsung cukup lancar oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Meski mayoritas tahapan berjalan sesuai rencana, persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi sorotan karena dinilai belum teratasi secara maksimal.
Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengatakan kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Kepadatan tenda hingga keterbatasan fasilitas disebut masih dirasakan langsung para jemaah.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah,” kata Marwan di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
Selain kepadatan, Marwan juga menyoroti sejumlah fasilitas di Mina yang dinilai belum optimal. Ia menyebut beberapa pendingin udara (AC) tidak bekerja maksimal, sementara pasokan air di sejumlah titik juga masih terbatas.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.
Menurut Marwan, persoalan klasik di Mina membutuhkan solusi baru yang lebih konkret dan berkelanjutan. Jika perluasan area sudah sulit dilakukan karena keterbatasan lahan, maka pemerintah perlu mulai mempertimbangkan alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat dan penataan ulang penempatan jemaah.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.
Ia juga mengusulkan penerapan skema tanazul bagi sebagian jemaah Indonesia. Melalui skema tersebut, jemaah tidak perlu mabit di Mina dan dapat kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Marwan menilai penerapan skema itu membutuhkan koordinasi lintas pihak, termasuk persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI dapat memperkuat komunikasi dan negosiasi demi mencari solusi jangka panjang terkait kepadatan di Mina.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
