JAKARTA – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menegaskan pentingnya transportasi publik sebagai indikator kemajuan kota. Ia mengutip pernyataan mantan Wali Kota Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño (1998–2000), yang menyebut bahwa, *“Kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dapat memiliki mobil, tetapi tempat di mana orang kaya menggunakan transportasi publik.”*
Menurut Djoko, pandangan tersebut sejalan dengan amanat regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan transportasi jalan. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah memegang peran pembinaan, sementara Pasal 138 ayat 1–2 dan Pasal 139 menegaskan kewajiban pemerintah menyediakan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Manado Jadi Kota ke-15 Penerima Stimulus BTSDalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menyoroti masih terbatasnya kualitas infrastruktur transportasi di kawasan metropolitan, termasuk Kota Manado. Pada tahun 2025, Manado resmi menjadi kota ke-15 yang menerima stimulus program angkutan umum perkotaan skema Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan.
Dengan masuknya Manado, kota ini menyusul daerah lain seperti Medan, Palembang, Bogor, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Depok, Bekasi, dan Balikpapan.
“Tujuan BTS adalah memberikan stimulus bagi pengembangan angkutan umum, meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik, serta memudahkan mobilitas di kawasan perkotaan,” kata Djoko.
Skema BTS membuat pemerintah mengambil alih risiko operasional melalui mekanisme pembelian layanan dari operator berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM). Operator yang memenuhi lisensi SPM menjadi penyedia layanan resmi, sehingga kualitas tetap terjaga.
Sebelumnya, Manado pernah memiliki layanan Bus Trans Kawanua pada 2009, namun tidak mampu bertahan akibat salah kelola. Kini, upaya penyediaan angkutan publik perkotaan kembali dihidupkan.
Pada 19 November 2025, Wali Kota Manado, Andrei Angouw, meresmikan dua koridor awal Trans Manado. Koridor 1 memiliki panjang 18,84 km dengan 35 halte, sementara Koridor 2 sepanjang 31,31 km dilengkapi 44 halte. Pemerintah Kota menargetkan total enam koridor akan beroperasi di masa mendatang.
“Kami ingin menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Trans Manado adalah langkah awal untuk memperbaiki sistem mobilitas di kota ini,” ujar Wali Kota Andrei Angouw saat peluncuran.
Sebanyak 14 bus disiapkan untuk dua koridor, ditambah dua unit cadangan. Dua unit bus telah dilengkapi fasilitas ramah disabilitas.
Rute Koridor 1 melayani perjalanan Terminal Malalayang – Terminal Kalimas, sementara Koridor 2 menghubungkan Terminal Kalimas dengan Bandara Sam Ratulangi.
Pemerintah Kota menyosialisasikan tata cara penggunaan bus Trans Manado agar layanan berjalan tertib:
1. Siapkan kartu uang elektronik yang telah terisi saldo.
2. Tunggu di halte resmi yang memiliki rambu bus stop.
3. Naik dari pintu depan, lalu lakukan tap-in pada mesin Tap On Bus (TOB).
4. Turun dengan tertib saat bus berhenti sempurna.
5. Lakukan tap-out sebelum turun.
6. Dengarkan pengumuman halte dari sistem pengeras suara.
7. Gunakan kursi sesuai peruntukan.
Selain itu, terdapat sejumlah kewajiban seperti antre dengan tertib, menjaga kebersihan, memberikan kursi prioritas, dan mengikuti instruksi pramudi. Larangan juga diberlakukan, termasuk tidak makan-minum, tidak memaksa naik saat bus penuh, tidak merokok, serta tidak membawa barang berbau menyengat atau berukuran besar.
Menurut Djoko, keberhasilan layanan BTS bergantung pada kolaborasi masyarakat. Ia menuturkan, “Masyarakat adalah mata dan telinga pemerintah. Pengawasan publik sangat penting, termasuk memberi masukan, mengadvokasi kelompok rentan, dan menilai ketepatan waktu maupun kebersihan bus.”
Perubahan perilaku juga menjadi aspek penting. Djoko menekankan, “Jika masyarakat semakin banyak menggunakan transportasi publik, maka pemerintah dan operator terdorong memperluas jangkauan layanan. Demand creates supply.”
Ia juga mendorong penggunaan moda ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan jarak pendek, serta pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera, 2024), Kota Manado kini memiliki 35 kawasan perumahan. Hal ini meningkatkan kebutuhan akses transportasi publik yang merata.
“Transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas selalu dinanti publik. Ini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Manado untuk memastikan seluruh kawasan permukiman dapat dijangkau layanan Trans Manado,” kata Djoko.
Ia menutup dengan penegasan bahwa penyediaan transportasi umum merupakan tanggung jawab negara. ” Tugas pemerintah adalah memastikan mobilitas warga berlangsung aman, nyaman, dan efisien. Transportasi publik adalah hak zmasyarakat,” ujarnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
