JAKARTA – Program konservasi laut yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Provinsi Bali mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Selain berhasil memulihkan ekosistem laut, program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi nyata dengan membuka ribuan lapangan kerja serta menggerakkan sektor wisata bahari berbasis masyarakat.
Melalui Program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG), KKP telah merestorasi sekitar 72 hektare terumbu karang yang tersebar di lima kabupaten/kota di Bali. Program ini melibatkan sekitar 11.250 tenaga kerja, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai usaha berbasis sumber daya kelautan di kawasan pesisir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan upaya pelestarian laut harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaat konservasi dapat dirasakan secara luas.
“Restorasi terumbu karang harus diikuti dengan pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat serta penguatan produk-produk kelautan bernilai tambah. Dengan cara itu, konservasi tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem laut, tetapi juga menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Koswara di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Sebelumnya, pada Jumat (17/7/2026), Koswara mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pantai Mengiat, Nusa Dua, Bali, untuk meninjau langsung pengelolaan ekosistem laut dan pelaksanaan program konservasi. Kunjungan tersebut turut dihadiri Badan Karantina Indonesia, pelaku usaha, serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap program pelestarian laut melalui kebijakan dan anggaran yang memadai.
“Konservasi kawasan pesisir, pemeliharaan ekosistem laut, dan dukungan anggaran harus menjadi prioritas. Potensi besar yang dimiliki wilayah pesisir harus benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Panggah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menjelaskan bahwa pengelolaan kelautan di Pulau Dewata sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang memandang laut sebagai sumber kehidupan, budaya, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pengembangan komoditas unggulan seperti garam khas Bali menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Di sisi lain, perwakilan Koperasi Yasa Segara berharap sinergi antara pemerintah dan DPR terus diperkuat untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha nelayan, dan wisata bahari berbasis masyarakat.
“Kami berharap dukungan pemerintah dan DPR tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga penyediaan sarana, pelatihan, serta kemudahan akses pembiayaan. Penguatan kelembagaan masyarakat menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan sektor kelautan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir,” ujar perwakilan Koperasi Yasa Segara.
Program ICRG menjadi salah satu contoh bagaimana konservasi laut dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memadukan pemulihan ekosistem, pengembangan wisata bahari, dan penguatan usaha lokal, KKP berharap kawasan pesisir tetap lestari sekaligus menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
