Kementerian PU Percepat Renovasi Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Tahap II Dimulai Akhir 2025

- Penulis

Selasa, 16 September 2025 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penampakan Sekolah Rakyat yang dikerjakan P. (dok. pu)

Penampakan Sekolah Rakyat yang dikerjakan P. (dok. pu)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun dengan cepat dan memiliki standar kualitas yang baik,” ujar Dody di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Salah satu sekolah yang telah direnovasi dan kini beroperasi adalah Sekolah Rakyat Menengah Akhir (SRMA) 24 Kediri. Berlokasi di kawasan BKPSDM Kabupaten Kediri, sekolah ini memiliki 4 rombongan belajar (rombel) jenjang SMA dan dapat menampung hingga 100 siswa.

Kepala SRMA 24 Kediri, Fadeli, menjelaskan bahwa setiap rombel diisi oleh 25 siswa dengan komposisi 10 laki-laki dan 15 perempuan. Ia menuturkan, para siswa yang mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari kebutuhan dasar hingga perlengkapan belajar.

“Anak-anak merasa sangat terbantu. Semua kebutuhan mereka dipenuhi, termasuk tempat tinggal dan fasilitas dasar seperti mandi. Kami berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo yang menginisiasi program Sekolah Rakyat, Kementerian PU yang membangun fasilitas sekolah, Kementerian Sosial yang menyediakan perlengkapan dan operasional, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur kurikulum,” ungkap Fadeli.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, I Gusti Agung Ariwibawa, merinci pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I yang dibagi menjadi tiga bagian: IA, IB, dan IC.

Tahap IA mencakup 12 sekolah yang kini sudah beroperasi di berbagai daerah, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Kediri, dengan total kapasitas lebih dari 1.000 siswa.

Tahap IB dibangun di 7 lokasi tambahan termasuk Pasuruan, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Ponorogo, Pamekasan, dan Jember, dengan kapasitas lebih dari 550 siswa.

Tahap IC memperluas pembangunan ke 7 lokasi baru, seperti Banyuwangi, Malang, Pacitan, Pasuruan, Sumenep, Trenggalek, dan Bangkalan, dengan daya tampung sekitar 675 siswa.

Ari menambahkan, saat ini Kementerian PU tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Timur yang akan dibangun di 19 titik lokasi dengan total lahan sekitar 5 hektar hasil usulan pemerintah daerah.

“Pembangunan SR Tahap II ditargetkan mulai pada akhir tahun 2025. Ini merupakan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses pendidikan dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” jelas Ari.

Program pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan, sekaligus mendukung misi pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang berdaya saing dan berkualitas.

Penulis : guntar

Editor : ameri

Berita Terkait

KP2MI Dapat Anggaran Rp3,9 Triliun pada 2027, Ini Fokus Penggunaannya
Komisi VI DPR RI dan BULOG Bersinergi Kawal Bantuan Pangan di Jakarta
KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Ini Hitungannya
DPD RI Minta TKD dalam RAPBN 2027 Naik Jadi Rp760 Triliun, Ini Alasannya
Libur Nasional 2027 Ada 18 Hari, Ini Daftar Lengkap Tanggalnya
Pemerintah Berencana Rekrut 80 Ribu Polhut, DPR Ingatkan Soal Anggaran dan Teknologi
Ateng Sutisna Ungkap 5 Agenda HPDKI 2026-2031, dari Pakan hingga Pasar Ekspor
Indonesia-Filipina Percepat MoU Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 08:15 WIB

KP2MI Dapat Anggaran Rp3,9 Triliun pada 2027, Ini Fokus Penggunaannya

Kamis, 17 September 2026 - 21:16 WIB

Komisi VI DPR RI dan BULOG Bersinergi Kawal Bantuan Pangan di Jakarta

Kamis, 17 September 2026 - 10:09 WIB

KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Ini Hitungannya

Kamis, 17 September 2026 - 08:12 WIB

DPD RI Minta TKD dalam RAPBN 2027 Naik Jadi Rp760 Triliun, Ini Alasannya

Kamis, 17 September 2026 - 07:38 WIB

Libur Nasional 2027 Ada 18 Hari, Ini Daftar Lengkap Tanggalnya

Berita Terbaru