NUSA TENGGARA TIMUR – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bencana yang terjadi sejak 8 September 2025 ini menyebabkan kerusakan infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan, serta menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan laporan tim di lapangan, empat jembatan terdampak parah akibat banjir. Dua jembatan di Desa Sawu, yaitu Jembatan Teodhae 1 dan Teodhae 2, mengalami putus total sehingga akses terputus sama sekali.
Sementara itu, dua jembatan lainnya di Desa Maukeli dan Aewoe rusak berat. Selain merusak infrastruktur, banjir juga menghanyutkan rumah, kendaraan, serta ternak milik warga. Tercatat 3 orang meninggal dunia dan 7 orang masih hilang hingga saat ini.
“Penanganan banjir ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Kita juga harus mengevaluasi penyebab bencana ini agar tidak terulang kembali,” ujar Dody, Sabtu (13/9/2025)
Dody juga menyampaikan bahwa peralatan berat seperti pompa dan tim teknis sudah dikerahkan ke lokasi terdampak. Beberapa area yang sebelumnya terendam kini mulai mengering sehingga proses pembersihan bisa dilakukan lebih cepat.
Sebagai bagian dari tanggap darurat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Ditjen Bina Marga telah mengerahkan excavator dan wheel loader untuk membersihkan lumpur serta puing yang menutup ruas jalan Maumbawa–Mauponggo–Sp. Gako. Selain itu, rambu peringatan telah dipasang di beberapa titik rawan, dan pemasangan bronjong dilakukan untuk mencegah erosi lanjutan.
Untuk memulihkan akses, Kementerian PU juga memobilisasi jembatan bailey darurat sepanjang 30 meter dari Pulau Timor. Target pemasangan jembatan ini ditetapkan pada minggu depan. Namun, karena ada dua jembatan dengan panjang masing-masing 60 meter yang rusak total, dibutuhkan tambahan 90 meter jembatan bailey untuk penanganan darurat berikutnya.
“Kami terus mempercepat pengiriman material dan peralatan agar akses transportasi masyarakat segera pulih. Ini sangat penting bagi pemulihan ekonomi daerah,” jelas Kepala BPJN NTT, Janto.
Kementerian PU juga menghadapi tantangan dalam ketersediaan material bronjong. Saat ini kebutuhan mencapai 10.000 m³, namun stok yang tersedia baru 1.300 m³ — terdiri dari 1.000 m³ dari BPJN NTT dan 300 m³ dari Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo. Kekurangan sebesar 8.700 m³ akan segera dipenuhi melalui pengiriman tambahan dari gudang pusat dan penyedia jasa konstruksi.
Kementerian PU memastikan pemulihan infrastruktur dilakukan secepat mungkin agar masyarakat kembali beraktivitas normal.
“Fokus utama kami adalah keselamatan masyarakat dan memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga,” tegas Janto.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan masyarakat, diharapkan seluruh jalur strategis serta fasilitas publik di Kabupaten Nagekeo segera berfungsi kembali. Dengan penanganan cepat dan tepat, mobilitas warga dapat dipulihkan dan perekonomian daerah kembali bergerak.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
