JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul bagi sektor pariwisata. Sinergi ini diwujudkan melalui dukungan pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).
Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada destinasi dan investasi, tetapi juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan SDM Indonesia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, kolaborasi tersebut merupakan implementasi nyata arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat.
“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pada momentum Hari Anak Nasional ini, kami bersama Kementerian Sosial menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga akan berkolaborasi menghadirkan kurikulum pariwisata agar anak-anak Sekolah Rakyat memiliki wawasan dan kompetensi sejak dini di bidang pariwisata,” ujar Widiyanti.
Kesepahaman tersebut juga menjadi dasar hukum pemanfaatan sementara Barang Milik Negara milik Kemenpar berupa lahan seluas maksimal 70.100 meter persegi di kawasan Poltekpar NHI Bandung.
Dari total luas tersebut, sekitar 50.100 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat, sedangkan 20.000 meter persegi lainnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang dapat digunakan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Poltekpar NHI Bandung.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik melalui empat pilar utama, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan pendidikan keagamaan.
Melalui konsep tersebut, pemerintah berharap Sekolah Rakyat mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan peluang generasi muda memperoleh pekerjaan dan mengembangkan potensinya.
Bagi sektor pariwisata, program ini juga dinilai memiliki nilai strategis karena akan mencetak calon tenaga profesional, pelaku usaha, pengelola desa wisata, hingga pemimpin daerah yang memahami pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata yang menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.
“Presiden memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Salah satu strategi utamanya adalah menghadirkan Sekolah Rakyat agar anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan pendidikan yang layak,” kata Saifullah Yusuf.
Menurutnya, pemerintah mencatat hampir 4 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak bersekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah akibat berbagai persoalan, terutama faktor ekonomi.
Karena itu, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat pada tahun 2026, dengan harapan setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat.
Saifullah Yusuf menjelaskan, Presiden juga mengarahkan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki dua jalur masa depan, yakni melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil yang siap bekerja di dalam maupun luar negeri.
“Kami berharap kerja sama ini terus berkembang sehingga lulusan Sekolah Rakyat yang memiliki minat dan bakat di bidang pariwisata dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata dan menjadi SDM profesional bagi industri pariwisata nasional,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan Kemenpar akan membuka peluang lebih besar bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata.
“Kami menyiapkan alokasi sekitar 20 persen bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan studi di Politeknik Pariwisata melalui program beasiswa. Kami ingin mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjadi bagian dari kemajuan sektor pariwisata Indonesia,” tegasnya.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, kedua kementerian juga menyepakati berbagai bentuk kerja sama lain, mulai dari peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan kesejahteraan sosial, sinkronisasi program di desa wisata dan destinasi wisata, penguatan kurikulum sadar wisata bagi siswa Sekolah Rakyat, hingga pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Widiyanti berharap kolaborasi lintas kementerian ini menjadi fondasi lahirnya generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu membawa sektor pariwisata semakin berdaya saing.
“Ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang semakin erat dalam membangun talenta-talenta Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Pada akhirnya, pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : amanda az
Editor : ameri
