JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan menuai berbagai tanggapan. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program ini, namun menyoroti sejumlah kekurangan terutama pada variasi menu dan kecukupan gizi yang disediakan bagi para pelajar sasaran program.
“Kami memberikan apresiasi terhadap realisasi pelaksanaan Program MBG yang telah berlangsung satu minggu. Namun, kami juga menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait variasi menu yang dirasa monoton. Hal ini membuat banyak pelajar merasa bosan dengan makanan yang disajikan,” ujar Arzeti Bilbina, Rabu (15/1/2025).
Menurut Arzeti, kurangnya variasi menu menjadi salah satu penyebab anak-anak enggan menyantap makanan dari program MBG. Ia menambahkan bahwa keluhan ini tidak hanya soal monoton, tetapi juga terkait rasa makanan yang dinilai kurang enak.
“Kami menerima laporan bahwa beberapa makanan kurang sesuai dengan selera anak-anak. Tentu ini menjadi tantangan untuk memastikan makanan tidak hanya bergizi tetapi juga enak,” tuturnya.
Selain itu, Arzeti menyoroti bahwa beberapa menu makanan belum memenuhi standar pedoman gizi seimbang “Isi Piringku” yang dicanangkan Kementerian Kesehatan.
Ia mengatakan, “Proporsi karbohidrat, protein, dan sayuran dalam beberapa menu masih belum memadai. Hal ini harus segera diperbaiki untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang seimbang.”
Keluhan serupa, lanjutnya, juga datang dari berbagai daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, banyak masyarakat mengeluhkan menu yang kurang variatif dan tidak memenuhi standar gizi. Di Jawa Timur, terdapat laporan mengenai ketidaksesuaian menu dengan pedoman “Isi Piringku” serta distribusi susu yang belum merata.
“Sementara di kawasan Indonesia Timur, tantangan utama adalah ketersediaan dan kualitas bahan baku,” katanya.
Arzeti menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi berbagai kekurangan ini. Ia menyarankan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperketat pengawasan terhadap jasa katering penyedia makanan. “Penyedia katering harus memastikan menu yang disajikan variatif, bergizi seimbang, dan disesuaikan dengan kebiasaan makan serta bahan pangan lokal yang tersedia,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi IX telah menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait Program MBG, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini merespons positif masukan yang diterima. “Kami di Komisi IX akan terus memantau dan mendorong pemerintah agar Program MBG ini dapat berjalan lebih baik serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia,” pungkasnya. ***
