JAKARTA – Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai ujung tombak penyaluran berbagai program bantuan negara. Ke depan, seluruh bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga alat dan mesin pertanian (alsintan), akan disalurkan melalui koperasi desa sebagai satu pintu layanan di tingkat desa dan kelurahan.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut telah ditetapkan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026).
“Semalam kami menggelar rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Ada beberapa kesalahpahaman mengenai Kopdes yang akan kami luruskan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah infrastruktur pemerintah. Nantinya koperasi desa akan menjadi kantor layanan tunggal, sehingga seluruh bantuan pemerintah disalurkan melalui Kopdes,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, fungsi KDKMP tidak hanya sebagai penyalur berbagai subsidi dan bantuan pemerintah, tetapi juga akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat desa.
“Mulai dari bantuan sosial, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian akan melalui koperasi desa. Selain itu, koperasi juga akan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak dirugikan saat panen raya,” ujarnya.
Menurut Zulhas, model tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi bantuan sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan nelayan melalui koperasi yang dikelola secara profesional.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan kehadiran KDKMP tidak akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maupun warung-warung tradisional di desa.
“Kami memastikan dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, yang sudah ada seperti BUM Desa, UMKM, dan warung-warung kecil justru akan dibangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada yang saling meniadakan ataupun saling menjatuhkan,” kata Yandri.
Menurutnya, KDKMP dirancang menjadi wadah kolaborasi seluruh pelaku ekonomi desa sehingga mampu memperkuat perekonomian masyarakat secara bersama-sama.
Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa menggelar seminar nasional tersebut sebagai forum publik pertama yang secara khusus membahas operasional KDKMP sekaligus menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
“Ini merupakan forum publik pertama mengenai KDKMP. Selama ini masyarakat memang sudah mendengar penjelasan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Menko Pangan hingga Bapak Presiden. Namun forum dialog dua arah yang melibatkan berbagai kalangan baru pertama kali kita selenggarakan,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menyempurnakan pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto di tingkat desa.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang dialog agar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin baik. Karena itu kami membutuhkan masukan, saran, sekaligus ingin memberikan informasi yang komprehensif kepada seluruh peserta seminar,” tambah mantan Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat mewakili 10 ketua umum asosiasi desa membacakan 10 rekomendasi Seminar Nasional KDKMP. Rekomendasi tersebut antara lain mendukung percepatan pembentukan KDKMP, memperkuat sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, serta mendorong peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan transformasi digital.
Selain itu, rekomendasi juga mendorong dukungan regulasi, pembiayaan, kemudahan akses permodalan, pengawasan yang transparan, hingga penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan koperasi yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Seminar Nasional KDKMP turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
