JAKARTA — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinilai tak cukup hanya menjadi ajang pergantian atau peneguhan kepemimpinan. Forum tertinggi organisasi tersebut juga diharapkan menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Intelektual sekaligus penulis NU, KH Ahmad Baso, mengatakan evaluasi menjadi penting menyusul munculnya berbagai aspirasi dari kalangan bawah dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut, suara perubahan terhadap kepemimpinan puncak PBNU semakin terdengar dalam dua bulan terakhir.
Menurut Ahmad Baso, aspirasi tersebut tidak muncul tanpa alasan. Ada sejumlah persoalan yang dinilainya berkaitan dengan tiga fondasi utama kehidupan organisasi NU, yakni moral, etik, dan keilmuan ke-NU-an.
“Kalau kita melakukan evaluasi, kita sudah banyak mendengar dalam dua bulan terakhir suara-suara dari bawah yang menghendaki adanya perubahan total terhadap kepemimpinan puncak PBNU,” kata Ahmad Baso dalam Forum Mimbar Muktamar NU di Aula Dirosah Al-Amin PP Al-Maliki 2 Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
Ahmad Baso mengungkapkan setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam Muktamar NU ke-35.
Pertama, persoalan komunikasi dan musyawarah di internal organisasi. Kedua, menyangkut nilai fitrah serta moral ke-NU-an. Ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Ia menilai persoalan kepemimpinan dan ukhuwah harus mendapat perhatian serius. Sebab, ulama, khususnya jajaran Syuriah, memiliki posisi penting sebagai perekat organisasi dan pengayom seluruh warga NU.
Menurutnya, ulama bukan sekadar memiliki fungsi struktural, tetapi juga membawa mandat ishlah, yakni mendamaikan sekaligus memperbaiki hubungan ketika terjadi perselisihan.
“Kalau kepemimpinan ulama, khususnya Syuriah, tidak mampu menjalankan fungsi secara maksimal untuk merekatkan organisasi, menyatukan warga, dan memberikan satu payung pengayoman bagi seluruh warga NU, maka jelas hal itu merupakan penyimpangan dari fungsi ulama sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat,” ujarnya.
Konflik Internal Dinilai Bisa Memicu Krisis Kepercayaan
Ahmad Baso juga mengingatkan dampak konflik internal apabila dibiarkan berlarut-larut. Menurut dia, munculnya pengelompokan atau kubu-kubuan dari tingkat pusat hingga bawah dapat memperlebar jarak antarwarga organisasi.
Ia menilai kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan NU.
“Kalau konflik dan kubu-kubuan dibiarkan dari tingkat atas sampai ke bawah, itu menunjukkan bahwa kepemimpinan sedang mengalami krisis kepercayaan atau telah kehilangan trust,” katanya.
Karena itu, ia mendorong persoalan ukhuwah dan konsolidasi internal menjadi salah satu agenda penting dalam Muktamar ke-35 NU.
Selain masalah kepemimpinan, Ahmad Baso menyoroti aspek transparansi dan tata kelola keuangan organisasi.
Ia menyebut selama ini telah muncul sejumlah sorotan dari masyarakat sipil maupun aktivis terkait pengelolaan keuangan PBNU. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui mekanisme pengawasan dan tata kelola yang terbuka.
“Kalau pengelolaan uang saja tidak transparan, bahkan terjadi salah manajemen, salah pengelolaan, atau salah penggunaan, maka ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola organisasi,” tuturnya.
Ahmad Baso juga menyinggung adanya sorotan terkait transfer dana ke luar negeri serta sejumlah persoalan lain yang menurutnya membutuhkan pengawasan lebih kuat.
Baginya, transparansi bukan sekadar persoalan administratif. Pengelolaan keuangan organisasi juga berkaitan dengan amanah dan keteladanan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan NU.
“Fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi. Jangan sampai justru terjadi hilangnya keteladanan dalam soal pengelolaan amanah,” katanya.
Persoalan ketiga yang disorot adalah kaderisasi serta arah ideologis NU di tengah semakin luasnya agenda internasionalisasi organisasi.
Dalam konteks ini, Ahmad Baso menyinggung sosok Charles Holland Taylor yang disebutnya memiliki pengaruh dalam pola kaderisasi dan agenda internasional NU.
Ahmad Baso mengatakan Holland Taylor telah diberhentikan pada November 2025. Namun, menurut dia, nama yang bersangkutan masih digunakan dalam sebuah forum internasional di Amerika Serikat pada Maret 2026 dengan mencantumkan jabatan yang berkaitan dengan NU.
Ia mempertanyakan konsistensi pelaksanaan keputusan tersebut apabila pemberhentian sudah ditetapkan sebelumnya.
“Kalau keputusan pemberhentian tersebut tidak dijalankan secara konsisten, bahkan yang bersangkutan masih menggunakan nama jabatan sebagai bagian dari NU dalam forum internasional, tentu ini menjadi persoalan serius,” ujarnya.
Bagi Ahmad Baso, rangkaian persoalan tersebut perlu dibuka dan dievaluasi secara serius dalam Muktamar ke-35 NU. Ia menilai forum tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali kepemimpinan, ukhuwah, transparansi, kaderisasi, serta tata kelola organisasi agar NU tetap berjalan sesuai nilai dan tradisi yang menjadi fondasinya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
