Gempa Palue Rusak 481 Infrastruktur Air Bersih, Kementerian PU Gandeng BRIN Cari Solusi

- Penulis

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SIKKA – Pemulihan pascagempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi tantangan serius. Kerusakan infrastruktur air bersih membuat kebutuhan air layak konsumsi menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus segera ditangani pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pemulihan tersebut. Salah satunya dengan menjajaki pemanfaatan teknologi yang memungkinkan air laut diubah menjadi air tawar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Palue.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah menghubungi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mencari teknologi yang dapat diterapkan di wilayah terdampak.

Hal itu disampaikan Dody dalam rapat koordinasi bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka, serta seluruh balai Kementerian PU di NTT pada Minggu (23/8/2026) malam.

“Saya sudah kontak Kepala BRIN, siapa tahu mereka punya teknologi apa pun untuk mengonversi air laut itu menjadi tawar. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Dody, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, kondisi geografis Pulau Palue membuat penyediaan sumber air bersih tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa. Pulau tersebut memiliki wilayah yang relatif kecil dan berada di kawasan dengan keberadaan gunung berapi yang masih aktif.

Situasi tersebut membuat pencarian maupun pembangunan sumber air baru membutuhkan kajian dan penanganan khusus.

“Saya sudah perkirakan, ini kan pulau tidak terlalu besar, kemudian saya juga terinformasi ada gunung berapi yang lumayan masih aktif, jadi saya sudah bayangkan bahwa itu akan susah mencari sumber air bersih,” katanya.

Meski demikian, Dody memastikan pemerintah tidak akan berhenti mencari solusi. Kementerian PU akan berupaya mencari berbagai alternatif agar kebutuhan dasar masyarakat Palue bisa segera terpenuhi.

“Tapi kita akan terus upayakan. Nanti kita yang jungkir balik untuk mencari apa pun supaya teman-teman kita di Palue itu tetap merasa bagian dari NKRI,” tegasnya.

Ratusan Infrastruktur Air Bersih Rusak

Kerusakan akibat gempa di Kabupaten Sikka turut menghantam sektor pelayanan dasar, khususnya infrastruktur air bersih dan sanitasi.

Berdasarkan data Kementerian PU bersama Pemerintah Kabupaten Sikka, sebanyak 495 prasarana air bersih terdampak gempa. Dari jumlah tersebut, 481 unit mengalami kerusakan berat.

Kerusakan paling banyak ditemukan di Kecamatan Palue, terutama pada Bak Penampung Air Hujan (BPAH) yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Sementara itu, sejumlah infrastruktur air bersih milik Perumda di wilayah daratan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang telah mulai diperbaiki.

Tak hanya air bersih, fasilitas sanitasi masyarakat juga mengalami kerusakan cukup parah. Sebanyak 371 prasarana sanitasi terdampak, dengan 302 unit di antaranya mengalami kerusakan berat.

Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) milik warga di Kecamatan Palue menjadi salah satu infrastruktur yang paling terdampak.

Kondisi tersebut membuat percepatan pemulihan infrastruktur dasar menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah. Sebab, selain berkaitan dengan pemulihan permukiman, ketersediaan air bersih dan sanitasi juga berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat setelah bencana.

Perintah Presiden Prabowo

Dody menegaskan, percepatan pemulihan infrastruktur dasar tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga bisa kembali berfungsi.

“Kami melaksanakan ini karena arahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita hanya membantu mewujudkan apa-apa yang beliau inginkan, sehingga warga yang terdampak bencana itu bisa secepatnya tersenyum,” tutur Dody.

Kementerian PU selanjutnya akan mempercepat perbaikan infrastruktur sumber daya air dan sanitasi sekaligus menjajaki penggunaan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.

Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi jangka lebih panjang bagi masyarakat Pulau Palue. Dengan kondisi geografis yang memiliki keterbatasan sumber air, teknologi pengolahan air laut berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi warga.

Pemerintah pun berupaya memastikan penanganan pascagempa tidak berhenti pada bantuan darurat. Pemulihan infrastruktur dasar diharapkan dapat menjadi pijakan agar masyarakat Palue bisa kembali beraktivitas dan bangkit setelah bencana.

Penulis : dafri jh

Editor : guntar

Berita Terkait

Komisi VI DPR RI dan BULOG Bersinergi Kawal Bantuan Pangan di Jakarta
KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Ini Hitungannya
DPD RI Minta TKD dalam RAPBN 2027 Naik Jadi Rp760 Triliun, Ini Alasannya
Libur Nasional 2027 Ada 18 Hari, Ini Daftar Lengkap Tanggalnya
Pemerintah Berencana Rekrut 80 Ribu Polhut, DPR Ingatkan Soal Anggaran dan Teknologi
Ateng Sutisna Ungkap 5 Agenda HPDKI 2026-2031, dari Pakan hingga Pasar Ekspor
Indonesia-Filipina Percepat MoU Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja
Bencana NTT, BULOG Salurkan 1,84 Juta Kg Beras dan Siapkan Stok 93,7 Juta Kg

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 21:16 WIB

Komisi VI DPR RI dan BULOG Bersinergi Kawal Bantuan Pangan di Jakarta

Kamis, 17 September 2026 - 10:09 WIB

KSPI Usulkan Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Ini Hitungannya

Kamis, 17 September 2026 - 07:38 WIB

Libur Nasional 2027 Ada 18 Hari, Ini Daftar Lengkap Tanggalnya

Rabu, 16 September 2026 - 10:07 WIB

Pemerintah Berencana Rekrut 80 Ribu Polhut, DPR Ingatkan Soal Anggaran dan Teknologi

Selasa, 15 September 2026 - 17:29 WIB

Ateng Sutisna Ungkap 5 Agenda HPDKI 2026-2031, dari Pakan hingga Pasar Ekspor

Berita Terbaru