JAKARTA – Kebijakan tarif baru dari Presiden AS Donald Trump dinilai bisa memukul ekspor dan industri padat karya di Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan langkah mitigasi dan memperkuat diplomasi dagang untuk melindungi ekonomi nasional.
“Indonesia tidak boleh terpancing untuk melakukan retaliasi perdagangan secara emosional. Justru kita harus meresponsnya dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur,” ujar Kholid, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/4/2025)
Kholid menekankan pentingnya memperkuat negosiasi skema Generalized System of Preferences (GSP) yang selama ini memberikan kemudahan akses pasar ke AS bagi produk-produk Indonesia. Di samping itu, ia juga mendorong diversifikasi pasar ekspor sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kebijakan tarif tersebut.
“Pemerintah perlu segera membuka pasar-pasar baru di kawasan Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS. Lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump, dan kita harus siap dengan skenario alternatif,” ungkap Kholid, yang merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan tarif AS dapat memberikan tekanan besar terhadap industri padat karya di Indonesia. Dengan nilai surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai USD 16,8 miliar, banyak sektor ekspor nasional yang terancam, mulai dari tekstil, garmen, mebel, hingga elektronik dan peralatan otomotif.
“Industri-industri ini sangat tergantung pada pasar Amerika Serikat. Pemerintah perlu menyiapkan insentif fiskal dan kebijakan perlindungan bagi sektor padat karya agar tidak terjadi gelombang PHK,” tegas Kholid, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi).
Tak hanya dari sisi perdagangan, Kholid juga mengingatkan bahwa efek domino dari perang dagang bisa merembet ke sektor keuangan. Ia menilai, potensi aliran modal asing keluar (capital outflow) serta pelemahan rupiah perlu diantisipasi secara serius.
“Transmisi dampak perang dagang tidak hanya melalui perdagangan barang, tetapi juga melalui volatilitas pasar keuangan. Pemerintah harus siap dengan langkah mitigasi agar stabilitas nilai tukar dan kepercayaan investor tetap terjaga,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Kholid mendorong pemerintah segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan. “Kita harus menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ini saatnya memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengambil kebijakan yang adaptif namun berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
