JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan serangkaian rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta audiensi pada Senin (29/6/2026). Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), kawasan industri, sistem pendidikan nasional, hingga pengelolaan dana haji.
Salah satu agenda utama berlangsung di Komisi I DPR RI yang akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu menjadi pembahasan tingkat pertama RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Dalam rapat tersebut, pemerintah akan menyampaikan penjelasan mengenai substansi RUU KKS, dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi di DPR. Selain itu, Komisi I juga akan menyepakati jadwal dan mekanisme pembahasan RUU sekaligus membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal proses pembahasannya.
Pada waktu yang sama, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan RDP bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beserta jajaran Kemendagri dan BNPP. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan hasil kunjungan kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.
Sementara itu, Komisi III DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pertanahan. Sejumlah perwakilan masyarakat adat, tokoh masyarakat, hingga organisasi adat dijadwalkan hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan sengketa tanah yang mereka hadapi.
Komisi V DPR RI juga menggelar RDP bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Di bidang ekonomi, Komisi VI DPR RI mengundang sejumlah akademisi dan pakar dalam RDPU Panitia Kerja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masukan dari para ahli diharapkan dapat memperkuat substansi regulasi yang tengah disusun.
Komisi VII DPR RI juga memiliki dua agenda penting. Pada pagi hari, komisi akan berdiskusi dengan Direktorat Jenderal KPAII Kementerian Perindustrian mengenai tantangan dan regulasi kawasan industri. Sementara pada siang hari, Komisi VII menerima masukan dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) terkait penyusunan RUU tentang Kawasan Industri.
Di sektor pendidikan, Komisi X DPR RI menggelar audiensi bersama Vox Populi Institute Indonesia, Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), serta pemerhati pendidikan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Memasuki siang hari, Komisi XIII DPR RI menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERHAMI), sedangkan Panitia Khusus (Pansus) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pakar hukum tata negara, otonomi daerah, kebijakan publik, serta perwakilan organisasi masyarakat untuk menghimpun pandangan terkait pembahasan yang sedang berlangsung.
Komisi VIII DPR RI juga mengagendakan dua rapat penting. Pertama, bersama Badan Wakaf Indonesia untuk meluncurkan aplikasi WALI (Wakaf Legislator Indonesia) sebagai bagian dari gerakan wakaf uang. Selanjutnya, Komisi VIII akan menggelar RDP dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026 serta sejumlah isu aktual terkait pengelolaan keuangan haji.
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia melalui rapat Panitia Kerja (Panja).
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan berbagai regulasi strategis sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah menjelang penyusunan anggaran dan program kerja tahun 2027.
Penulis : amanda az
Editor : reni diana
