JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna pada Senin (15/7/2025) dengan agenda utama mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini menjadi pembuka dari rangkaian kegiatan sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan yang digelar sepanjang hari. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara tahun lalu, sekaligus menanggapi catatan dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam sidang sebelumnya.
Komisi IV Serap Aspirasi Soal Revisi UU Kehutanan
Menyesuaikan dengan jadwal paripurna, Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, AMAN, WWF Indonesia, Auriga Nusantara, Greenpeace Indonesia, hingga Forest Watch Indonesia. Forum ini membahas usulan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pada siang harinya, Komisi IV juga menerima audiensi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) terkait penyitaan lahan oleh satuan tugas penertiban. Sementara itu, pimpinan komisi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Australia di ruang VIP.
Komisi I Bahas Penyiaran Digital dan Diplomasi
Komisi I menjadwalkan dua agenda penting pada pukul 13.00 WIB. Yang pertama adalah menerima kunjungan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, H.E. Abdul Monem Annan. Kunjungan ini berlangsung di ruang delegasi DPR RI. Selanjutnya, Panitia Kerja (Panja) Penyiaran Komisi I menggelar RDPU dengan sejumlah platform digital seperti Google/YouTube, Meta, dan TikTok untuk membahas pengawasan konten dan regulasi penyiaran digital.
Komisi IX Fokuskan Pembahasan Data PBI JKN
Komisi IX menggelar rapat kerja maraton bersama tiga kementerian—Kesehatan, Sosial, dan Dalam Negeri—serta sejumlah lembaga terkait. Rapat ini membahas validasi data penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar penyaluran bantuan kesehatan.
Selain itu, DPR juga mendengarkan masukan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES).
Komisi XI dan Banggar Bahas Keuangan Negara
Komisi XI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan guna mengambil keputusan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2024 dengan membentuk panitia-panitia kerja (panja) dan menyampaikan pokok-pokok substansi rancangan tersebut.
Rapat Lainnya: Pertanahan, Energi, Pendidikan 3T, dan Regulasi Narkotika
Komisi II menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian ATR/BPN dan para korban penggusuran lahan di Banten dan Lampung untuk membahas konflik agraria. Komisi VII melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan pejabat eselon I dari pemerintah.
Di bidang pendidikan, Komisi X menyelenggarakan RDPU dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan dari berbagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk Kabupaten Nduga dan Sumba Barat Daya.
Pada saat yang sama, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR menggelar Forum Legislasi bertema “Menuju Regulasi Narkotika yang Berkeadilan” dengan menghadirkan anggota Komisi III DPR, Direktur Hukum BNN, dan pengamat narkotika.
MKD Tetapkan Pimpinan Baru
Menyesuaikan waktu setelah Rapat Paripurna, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI turut menggelar rapat internal untuk menetapkan pimpinan baru lembaga penegak etika di lingkungan parlemen tersebut.
Penulis : lazir
Editor : ameri
