JAKARTA – Ketika sedikitnya 33 negara mulai meminta warganya menyiapkan stok makanan dan kebutuhan darurat untuk menghadapi kemungkinan krisis, Indonesia mengklaim memiliki ketahanan pangan yang relatif kuat. Pemerintah menyebut ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton, jauh di atas kebutuhan bulanan yang berkisar 2,5 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kekuatan tersebut ditopang produksi dalam negeri, cadangan beras pemerintah, serta hasil kerja keras petani yang selama ini menjaga pasokan pangan nasional.
“Alhamdulillah, di saat dunia menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan, dan gangguan rantai pasok, kondisi pangan Indonesia relatif aman. Kita punya produksi dalam negeri, punya cadangan, dan terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri,” kata Amran, Minggun (1/11/2026).
Kewaspadaan terhadap ancaman krisis pangan kini meningkat di berbagai belahan dunia. Sedikitnya 33 negara mengimbau masyarakat menyiapkan persediaan makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat.
Inggris dan Jepang, misalnya, mendorong setiap rumah tangga memiliki persediaan kebutuhan pokok minimal untuk tiga hari. Bahkan, Jepang menyarankan stok hingga satu minggu jika memungkinkan.
Imbauan tersebut berkaitan dengan berbagai ancaman, mulai dari konflik geopolitik, bencana alam, cuaca ekstrem, serangan siber hingga gangguan distribusi dan perdagangan internasional.
Di tengah situasi itu, Amran menyebut Indonesia memiliki bantalan pasokan beras yang cukup besar. Per 26 Oktober 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Selain itu, terdapat potensi sekitar 10 juta ton beras dari tanaman padi yang siap dipanen (standing crop) dan sekitar 10 juta ton stok di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).
“Kalau kita hitung, stok di Bulog sekitar 4,5 juta ton, standing crop sekitar 10 juta ton, dan stok di horeka sekitar 10 juta ton. Total sekitar 25 juta ton. Sementara kebutuhan kita sekitar 2,5 juta ton per bulan,” ujarnya.
Menurut Amran, kemampuan memenuhi kebutuhan beras dari produksi domestik tanpa impor menjadi modal penting menghadapi ketidakpastian global. Ketergantungan terhadap pangan impor dinilai berisiko ketika negara produsen membatasi ekspor atau jalur perdagangan internasional terganggu akibat konflik.
“Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan. Bayangkan kalau terjadi konflik besar, jalur perdagangan terganggu, negara-negara menahan ekspornya, sementara kita masih bergantung pada impor. Risikonya sangat besar,” tegasnya.
Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Kementerian Pertanian terus menjalankan sejumlah program peningkatan produksi, antara lain optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, dan peningkatan produktivitas pertanian.
Pemerintah juga memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim dan potensi kekeringan yang dapat mengganggu musim tanam serta produksi pangan.
Amran mengingatkan, capaian ketahanan pangan tidak boleh membuat pemerintah lengah. Produksi harus terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan kesejahteraan petani tetap menjadi perhatian.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur pangan Indonesia aman. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Produksi harus terus ditingkatkan, cadangan diperkuat, dan petani dilindungi. Ada keringat petani dan ada negara yang hadir,” pungkasnya.
