JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto membenahi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga dana transfer ke daerah. Perbaikan dinilai penting agar program prioritas pemerintah berjalan transparan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengatakan partai-partai koalisi memiliki tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pemerintahan. Namun, sosialisasi kebijakan perlu diperkuat agar masyarakat memahami tujuan program sekaligus dapat mengawasi pelaksanaannya.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad dalam Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip, Sabtu (24/10/2026).
Terkait MBG, Ahmad menilai program tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Meski demikian, pengawasan anggaran dan pelaksanaan harus diperketat, sementara setiap penyimpangan perlu ditindak sesuai hukum.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih agar manfaatnya segera dirasakan warga, terutama dalam mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik desa.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Dalam reforma agraria, Ahmad mengingatkan bahwa kebijakan tidak cukup hanya melalui pembagian sertifikat tanah. Penyelesaian konflik agraria, sinkronisasi data pertanahan, dan koordinasi antarkementerian juga perlu diperkuat.
Sementara itu, terkait dana transfer ke daerah, ia menyoroti masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah yang disebutnya berkisar 10 persen dari APBD. Pemerintah daerah, menurut dia, perlu berinovasi dan memperkuat kemandirian fiskal agar tidak terus bergantung pada dana pusat.
Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad turut menilai subsidi dan kompensasi energi sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, evaluasi program pemerintah harus berujung pada perbaikan nyata, transparansi, dan pengawasan yang lebih kuat agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Penulis : lazir
Editor : ameri
