JAKARTA – Rencana pembangunan trem listrik yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, hingga Canggu menjadi salah satu harapan untuk mengurai kemacetan di Bali. Namun, proyek transportasi modern ini membutuhkan persiapan matang agar tidak berakhir sebagai wacana seperti sejumlah proyek serupa di kota lain.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijiwarno, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Menurut dia, keberhasilan proyek trem sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pembiayaan, integrasi transportasi, hingga kepastian pengelolaan.
“Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel modern memang menjadi angin segar bagi penataan lalu lintas perkotaan. Namun, tanpa persiapan dan eksekusi yang matang, proyek tersebut berisiko berakhir menjadi wacana,” kata Djoko, Minggu (17/10/2026).
Ia menilai pengalaman rencana pembangunan trem di Bogor dan Semarang yang tidak berlanjut sesuai rencana harus menjadi pelajaran penting bagi Bali. Persoalan biaya investasi, keterbatasan ruang jalan, hingga beban subsidi operasional kerap menjadi hambatan pembangunan transportasi berbasis rel di Indonesia.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung perlu memastikan lima persoalan utama terselesaikan sebelum proyek trem listrik Bandara Ngurah Rai–Kuta–Canggu direalisasikan.
Persoalan pertama adalah penyediaan jalur khusus atau dedicated lane. Koridor Kuta–Canggu dikenal memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan kondisi jalan yang relatif terbatas.
Tanpa pemisahan jalur yang jelas, trem berisiko menghadapi kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi. Sebaliknya, jika jalur trem mengambil ruang jalan yang sudah tersedia tanpa penataan memadai, kapasitas lalu lintas di kawasan tersebut bisa semakin tertekan.
Djoko menilai penggunaan teknologi trem berbasis baterai tanpa kabel listrik di atas jalan merupakan pilihan yang menarik, terutama untuk menjaga estetika kawasan wisata. Meski demikian, teknologi tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan ruang jalan.
“Penggunaan trem baterai memang dapat menjaga estetika kawasan wisata. Namun, penataan ruang jalan, sterilisasi jalur, dan pengaturan perlintasan tetap menjadi syarat mutlak agar layanan trem bisa beroperasi tepat waktu,” ujarnya.
Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan lahan, penataan lalu lintas, serta pemisahan jalur trem dari kendaraan lain agar operasionalnya berjalan efektif.
Pembangunan trem tidak boleh berdiri sendiri. Menurut Djoko, jaringan transportasi berbasis rel akan sulit menarik penumpang apabila tidak didukung angkutan pengumpan atau feeder yang menjangkau kawasan permukiman, hotel, dan destinasi wisata.
Karena itu, trem Bandara Ngurah Rai–Canggu harus terhubung dengan layanan bus, taksi resmi, serta angkutan pengumpan yang memudahkan wisatawan dan masyarakat mencapai tujuan akhir.
Keberadaan layanan bus seperti Trans Metro Dewata juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan jaringan transportasi Bali. Integrasi rute, jadwal, dan tarif akan membantu masyarakat berpindah moda tanpa kesulitan.
“Jangan sampai pembangunan trem justru mengabaikan angkutan umum berbasis jalan. Trem harus menjadi bagian dari satu sistem transportasi yang saling terhubung, bukan moda yang berdiri sendiri,” kata Djoko.
Selain integrasi layanan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme transisi bagi pelaku transportasi lokal. Langkah ini penting untuk mengurangi potensi konflik sosial dan memastikan keberadaan trem turut membuka peluang bagi penyedia jasa transportasi setempat.
Besarnya biaya investasi atau capital expenditure (CapEx) menjadi tantangan berikutnya. Pembangunan jalur, pengadaan sarana, fasilitas pendukung, serta pemeliharaan membutuhkan dana besar yang berpotensi melampaui kemampuan anggaran daerah.
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi salah satu pilihan. Namun, skema tersebut tetap membutuhkan perhitungan kelayakan finansial yang realistis agar menarik bagi investor sekaligus terjangkau bagi masyarakat.
Djoko mendorong pemerintah memetakan secara terperinci pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pihak swasta.
Selain biaya pembangunan, kepastian subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) juga harus diperhitungkan sejak awal. Tanpa skema pembiayaan berkelanjutan, layanan trem berisiko menghadapi persoalan ketika mulai beroperasi.
“Pemerintah perlu memastikan siapa yang menanggung biaya pembangunan dan siapa yang menjamin keberlanjutan operasionalnya. Jangan sampai infrastruktur sudah dibangun, tetapi layanan justru terkendala karena persoalan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menilai potensi pendanaan daerah, termasuk Pungutan Wisatawan Asing dan penerimaan pajak daerah yang relevan, dapat dikaji sebagai sumber dukungan. Namun, pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan hukum serta didasarkan pada perhitungan yang transparan dan berkelanjutan.
Pekerjaan pembangunan trem juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, terutama di kawasan Kuta–Canggu yang menjadi salah satu pusat pariwisata Bali.
Penggalian, pemasangan rel, serta pemindahan utilitas bawah tanah dapat memicu kemacetan panjang apabila tidak direncanakan secara cermat. Gangguan tersebut berpotensi memengaruhi perjalanan wisatawan, kegiatan usaha, hingga distribusi barang.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah perlu menyusun tahapan konstruksi secara terukur. Rekayasa lalu lintas harus disiapkan bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan, sementara kondisi jaringan utilitas bawah tanah mesti dipetakan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu dilakukan sejak awal. Dengan demikian, warga maupun pengusaha dapat menyesuaikan aktivitasnya selama pembangunan berlangsung.
Djoko menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meminimalkan dampak terhadap kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi setempat.
Persoalan terakhir adalah kepastian kelembagaan. Pemerintah perlu menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian trem, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha terkait.
Penandatanganan nota kesepahaman dengan PT KAI serta pendampingan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dapat menjadi langkah awal. Namun, kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan struktur pengelolaan yang jelas.
Djoko mengusulkan pembentukan lembaga atau otoritas transportasi yang mampu mengoordinasikan berbagai moda di Bali. Bentuk kelembagaannya perlu dikaji sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan melibatkan badan usaha milik daerah.
Lembaga tersebut diharapkan dapat mengatur integrasi tarif, jadwal perjalanan, standar pelayanan, serta koordinasi antarmoda secara profesional.
“Bali membutuhkan tata kelola transportasi yang terintegrasi. Kepastian operator, pembagian kewenangan, dan standar pelayanan harus disiapkan sejak awal agar pengoperasian trem tidak menghadapi persoalan kelembagaan di kemudian hari,” tutur Djoko.
Rencana trem listrik Bandara Ngurah Rai–Kuta–Canggu bukan sekadar upaya menghadirkan teknologi transportasi modern. Proyek ini juga menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta wisatawan.
Lima persoalan tersebut, mulai dari penyediaan jalur khusus, integrasi angkutan pengumpan, kepastian pembiayaan, pengendalian dampak konstruksi, hingga kelembagaan operator, perlu diselesaikan melalui perencanaan yang terukur.
Tanpa langkah konkret, proyek trem berisiko menghadapi hambatan yang sama dengan sejumlah rencana transportasi perkotaan sebelumnya.
Bagi Bali, keberhasilan proyek ini tidak cukup ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya investasi. Komitmen politik, kepastian pendanaan, dan tata kelola yang kuat akan menjadi penentu apakah trem benar-benar mampu menjadi solusi kemacetan atau sekadar menambah daftar panjang proyek yang tak kunjung terwujud.
Penulis : lazir
Editor : ameri
