JAKARTA – Transportasi umum modern masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah. Dari 416 kabupaten di Indonesia, baru 16 kabupaten atau sekitar 3,84 persen yang dinilai telah mampu menyelenggarakan sistem angkutan umum modern secara konsisten.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang berhasil melakukan pembenahan melalui skema pembelian layanan atau Buy the Service (BTS).
“Dari 416 kabupaten di Indonesia, baru 16 kabupaten yang menyelenggarakan transportasi umum modern. Banyumas menjadi kabupaten pertama yang membenahi transportasi umumnya melalui skema Buy the Service,” kata Djoko, Selasa (22/9/2026)
Layanan yang kemudian dikenal sebagai Trans Banyumas itu mulai beroperasi pada 5 Desember 2021. Operasionalnya mendapat dukungan subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan hingga 30 Agustus 2026.
Pada 2023, Trans Banyumas memiliki 52 bus sedang. Sebanyak 47 unit merupakan bus siap operasional (SO), sedangkan lima unit lainnya berstatus siap guna operasional (SGO) yang disiapkan sebagai armada cadangan.
Layanan tersebut memiliki lima koridor yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat kota, kawasan pendidikan, terminal, stasiun hingga destinasi wisata.
Koridor 1 melayani rute Terminal Pasar Pon-Ajibarang, Stasiun Pintu Barat hingga SMAN 1 Purwokerto. Koridor 2 menghubungkan Terminal Notog dengan kawasan wisata Baturraden.
Sementara Koridor 3A dan 3B melayani kawasan pendidikan dan pusat kota melalui rute melingkar dari Terminal Bulupitu, Stasiun Pintu Barat, Pasar Pon, Unwiku, UMP hingga Kebondalem.
Adapun Koridor 4 menghubungkan Terminal Bulupitu dengan Terminal Kejawar yang berada di sekitar RSUD Banyumas.
Pelajar Jadi Pengguna Terbesar
Survei Laboratorium Transportasi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata pada Agustus 2026 menunjukkan pelajar menjadi kelompok pengguna terbesar Trans Banyumas, yakni 40 persen.
Menariknya, 58 persen responden mengaku memiliki sepeda motor. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kendaraan pribadi tidak otomatis membuat masyarakat meninggalkan angkutan umum.
Dari sisi pekerjaan, pengguna Trans Banyumas paling banyak berasal dari kalangan buruh sebesar 21 persen. Berikutnya pegawai swasta 14 persen, ibu rumah tangga 10 persen, serta ASN dan guru/dosen masing-masing 5 persen.
Berdasarkan usia, pengguna didominasi kelompok usia produktif. Sebanyak 28 persen berusia di bawah 20 tahun, 27 persen berusia 21-30 tahun, dan 22 persen berusia 31-40 tahun.
Pengguna berusia 41-50 tahun mencapai 14 persen, usia 51-60 tahun sebesar 6 persen, sedangkan lansia sekitar 4 persen.
Dari sisi gender, perempuan lebih banyak menggunakan Trans Banyumas dengan proporsi 57 persen, sedangkan laki-laki 43 persen.
Salah satu temuan penting survei tersebut adalah perubahan pilihan moda transportasi masyarakat setelah hadirnya Trans Banyumas.
Sebelum menggunakan layanan tersebut, sepeda motor menjadi moda yang paling dominan, mencapai 55 persen. Angkutan kota atau angkudes menyumbang 14 persen, bus umum 7 persen, mobil pribadi 4 persen, sedangkan penumpang yang diantar dan pengguna sepeda masing-masing 3 persen.
Pola perjalanan masyarakat juga menunjukkan kebutuhan terhadap angkutan umum yang cukup tinggi. Sebanyak 44 persen responden melakukan perjalanan setiap hari, sementara 33 persen mengaku rutin menggunakan Trans Banyumas.
Menurut Djoko, kondisi tersebut menunjukkan bahwa angkutan umum dapat menjadi pilihan masyarakat apabila layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.
“Trans Banyumas tidak hanya menyediakan angkutan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Dari sisi layanan, Trans Banyumas menawarkan armada berpendingin udara, fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas, serta sistem pemantauan melalui CCTV dan GPS.
Subsidi tarif juga membuat biaya perjalanan lebih terjangkau, terutama bagi pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas.
Konektivitas antarkawasan turut menjadi keunggulan layanan. Sejumlah koridor menghubungkan pusat kota, kawasan pendidikan, pasar, stasiun dan terminal dengan jadwal perjalanan yang lebih teratur.
Perjalanan juga dapat dipantau melalui aplikasi Teman Bus.
Penggunaan transportasi umum tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga kepadatan lalu lintas dan emisi kendaraan.
Trans Banyumas juga membuka akses yang lebih mudah menuju pusat ekonomi lokal, pasar tradisional, UMKM dan kawasan wisata Baturraden.
Penggunaan sistem pembayaran nontunai melalui e-money dan QRIS ikut memperkenalkan pola transaksi digital dalam layanan transportasi publik.
Keberlanjutan Anggaran Jadi Tantangan
Di balik capaian tersebut, keberlanjutan Trans Banyumas masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling penting adalah kepastian pembiayaan operasional setelah adanya rencana pembagian beban fiskal antara pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Keterbatasan kemampuan APBD dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti skema pembiayaan yang memadai. Kondisi itu berpotensi memengaruhi pemeliharaan armada dan standar pelayanan.
Masalah lain adalah konektivitas angkutan pengumpan atau feeder. Akses dari kawasan pinggiran menuju koridor utama belum sepenuhnya optimal sehingga perjalanan first mile dan last mile masih menjadi tantangan.
Dari sisi sosial, integrasi angkutan kota konvensional ke dalam sistem BTS juga membutuhkan proses penyesuaian. Pola kerja dan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal perlu disepakati agar perubahan sistem tidak menimbulkan persoalan baru.
Tingkat keterisian bus juga belum merata sepanjang hari. Jumlah penumpang cenderung meningkat pada jam sibuk ketika aktivitas pelajar dan pekerja berlangsung. Sebaliknya, okupansi di sejumlah koridor dapat turun pada jam non-sibuk.
Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian. Belum tersedianya jalur khusus membuat bus masih harus berbagi ruang dengan kendaraan lain sehingga rawan terjebak kemacetan di sejumlah titik Purwokerto.
Kondisi halte juga belum seragam. Beberapa titik masih membutuhkan peneduh dan peningkatan fasilitas agar lebih nyaman serta ramah bagi penyandang disabilitas.
Pengalaman Banyumas menunjukkan bahwa pengembangan transportasi umum di tingkat kabupaten bukan sesuatu yang mustahil. Namun, keberlanjutannya membutuhkan dukungan yang tidak hanya bertumpu pada pengadaan bus.
“Yang perlu dijaga bukan hanya armadanya, tetapi juga keberlanjutan anggaran, konektivitas feeder dan infrastruktur pendukungnya,” kata Djoko.
Karena itu, keberlanjutan Trans Banyumas akan sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, pengemudi serta masyarakat sebagai pengguna.
Penguatan angkutan pengumpan, peningkatan fasilitas halte, pengelolaan lalu lintas dan kepastian pembiayaan menjadi bagian penting agar layanan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Trans Banyumas pada akhirnya bukan sekadar layanan bus. Sistem ini menjadi salah satu contoh bagaimana transportasi umum di daerah dapat diarahkan menjadi bagian dari mobilitas masyarakat sehari-hari sekaligus mendorong perubahan kebiasaan dari kendaraan pribadi menuju angkutan publik.
Penulis : lazir
Editor : ameri
