⁸JAKARTA – Musyawarah Nasional Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (Munas HPDKI) 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang memilih ketua umum baru. Forum tersebut dinilai harus menghasilkan program kerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan peternak domba dan kambing.
Hal itu disampaikan Ateng Sutisna, yang menyatakan kesediaannya maju sebagai calon Ketua Umum HPDKI periode 2026–2031.
Menurutnya, Munas harus melahirkan mandat yang benar-benar menjawab persoalan peternak, mulai dari produktivitas, kesehatan ternak, biaya pakan, akses pembiayaan hingga kepastian pasar.
“HPDKI harus hadir setiap hari melalui data, layanan, pasar, kesehatan ternak, dan pembelaan kebijakan, bukan hanya hadir ketika ada acara,” kata Ateng, Selasa (15/9/2026)
Ia menilai subsektor domba dan kambing memiliki peluang ekonomi besar. Kebutuhan nasional diperkirakan mencapai lebih dari 7,4 juta ekor per tahun, antara lain untuk akikah sekitar 6,3 juta ekor dan kurban sekitar 1,03 juta ekor. Peluang pasar juga terbuka melalui ekspor ke negara regional serta kebutuhan program pangan dan pasar dam haji domestik.
Perputaran ekonomi dari ekosistem tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun per tahun. Namun, besarnya pasar belum otomatis membuat peternak memperoleh keuntungan yang sebanding.
Skala usaha yang masih kecil, mahalnya pakan, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, panjangnya rantai perdagangan, dan minimnya informasi harga membuat banyak peternak masih menjadi price taker.
“Pasar kita besar, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di kandang peternak. Jangan sampai ekonomi domba dan kambing tumbuh, tetapi peternaknya tetap berada pada posisi paling lemah,” ujarnya.
Ateng juga menyoroti persoalan pembiayaan. Menurutnya, skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu disesuaikan dengan siklus biologis ternak, mulai dari penggemukan, kebuntingan hingga kelahiran.
Ia mengusulkan KUR berbasis klaster dengan tenor dan masa tenggang yang mengikuti siklus produksi peternakan.
Di sisi lain, kesehatan ternak menjadi perhatian penting. Ancaman penyakit seperti Peste des Petits Ruminants (PPR), antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta ORF dinilai dapat menggerus aset peternak jika biosekuriti dan penanganannya lemah.
“Kesehatan ternak bukan hanya soal menjaga populasi, tetapi juga menentukan apakah kita mampu membuka pasar baru, termasuk ekspor,” kata Ateng.
Ia juga mendorong pemanfaatan peluang pasar dam haji domestik secara berkelanjutan. Potensi kebutuhan puluhan ribu kambing pada musim haji 2026, menurutnya, harus diikuti kepastian standar kesehatan, ketertelusuran, kapasitas pasok, dan manfaat ekonomi bagi peternak.
Untuk memperkuat fondasi industri, Ateng mengusulkan Peta Jalan Domba-Kambing Nasional yang memuat data populasi produktif, kelahiran, kematian, pemotongan, lalu lintas ternak, stok, harga, hingga kapasitas pasok berdasarkan wilayah dan musim.
Data tersebut penting sebagai dasar kebijakan perdagangan, pengendalian penyakit, pembiayaan, serta pembangunan infrastruktur peternakan.
Ia juga mendorong penguatan rumah potong hewan ruminansia kecil, rantai dingin, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sertifikasi halal, bank pakan, pengawasan perdagangan ilegal, hingga perluasan pasar.
Dalam Munas HPDKI 2026, Ateng menawarkan lima agenda utama. Pertama, membangun Satu Data HPDKI yang mengintegrasikan data anggota, populasi, harga, kesehatan ternak dan kapasitas pasok.
Kedua, memperkuat klaster dan usaha kolektif melalui koperasi, BUMDes atau agregator yang dikendalikan peternak. Ketiga, menjadikan produktivitas dan kesehatan ternak sebagai layanan dasar organisasi.
Keempat, memperluas pasar sepanjang tahun, tidak hanya mengandalkan kurban dan akikah, tetapi juga hotel, restoran, katering, ritel, produk olahan, perdagangan antardaerah hingga ekspor.
Kelima, memperkuat tata kelola organisasi melalui indikator kinerja, laporan berkala, audit tahunan serta keterlibatan lebih besar pemuda, perempuan dan daerah.
“Aturan dan program organisasi harus bisa diuji dari hasilnya. Apakah peternak menjadi lebih kuat, lebih produktif, lebih mudah mengakses pasar, dan lebih sejahtera,” tegasnya.
Ateng juga mengingatkan agar kontestasi Ketua Umum HPDKI tidak memecah organisasi. Menurutnya, Munas harus menjadi ruang adu gagasan dan rekam jejak.
“Seusai Munas, siapa pun yang memperoleh amanah wajib merangkul semua kekuatan HPDKI. Peternak rakyat tidak boleh menjadi penonton di organisasinya sendiri,” pungkas Ateng.
Penulis : lazir
Editor : ameri
