JAKARTA – Sejumlah agenda penting mewarnai aktivitas DPR RI pada Kamis (4/6/2026). Selain menggelar Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan terhadap revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), berbagai komisi juga akan membahas isu strategis mulai dari revisi RUU Polri, penataan daerah, seleksi penerimaan mahasiswa baru, hingga ketahanan energi nasional.
Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB akan membahas dua agenda utama. Pertama, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kedua, penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Memasuki siang hari, sejumlah komisi DPR menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Komisi II DPR RI, misalnya, akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Dirjen Otonomi Daerah, serta pejabat eselon I Kementerian Sekretariat Negara. Rapat tersebut membahas laporan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait desain penataan daerah dan desain besar penataan daerah (Desertada).
Pada waktu yang sama, Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB. Agenda utama rapat adalah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Polri.
Sementara itu, Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan guna membahas berbagai isu transportasi dan konektivitas nasional.
Di bidang BUMN, Komisi VI DPR akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola BUMN. Pembahasan mencakup struktur organisasi badan tersebut, peta jalan BUMN ke depan, serta berbagai isu lainnya yang berkaitan dengan transformasi perusahaan pelat merah.
Komisi X DPR RI juga memiliki agenda padat terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pada pukul 13.00 WIB, panitia kerja akan meminta penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dirjen Dikti, serta Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Fokus pembahasan mencakup kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dan evaluasi penyelenggaraan SPMB 2024-2025.
Di sektor energi, Komisi XII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, serta Direktur Utama PT PLN (Persero). Beberapa isu yang dibahas antara lain progres bauran energi pembangkit listrik, realisasi dan proyeksi subsidi listrik tahun 2026-2027, hingga perkembangan program listrik desa.
Sementara itu, Komisi XIII DPR mengundang sejumlah akademisi dan pakar, termasuk Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Adrianus Meliala, ICJR, dan dr. Boyke Dian Nugraha. Mereka akan memberikan masukan terkait transformasi kebijakan dan tata kelola pemasyarakatan pasca penerapan KUHP dan KUHAP baru menuju sistem pemasyarakatan yang lebih modern dan humanis.
Di lingkungan Badan Legislasi (Baleg), DPR juga menjadwalkan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 15 RUU tentang kabupaten dan kota. Agenda rapat meliputi penjelasan dari pengusul serta presentasi tim ahli mengenai hasil kajian harmonisasi rancangan undang-undang tersebut.
Pada sore hari pukul 15.30 WIB, Komisi X kembali melanjutkan pembahasan SPMB dengan menghadirkan sejumlah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Selain mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2024-2025, rapat juga akan membahas rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB 2027 serta masukan terkait penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan fokus DPR pada berbagai isu strategis nasional, mulai dari penguatan sektor keuangan, reformasi kelembagaan, pendidikan tinggi, energi, hingga penataan daerah dan sistem pemasyarakatan.
Penulis : imam
Editor : ameri
