JAKARTA – Pertumbuhan kawasan perumahan di wilayah Cekungan Bandung terus melesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuat kebutuhan akan transportasi umum massal yang terintegrasi semakin mendesak, terutama untuk melayani mobilitas para komuter dari wilayah penyangga menuju Kota Bandung.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, perkembangan hunian yang masif di Kabupaten Bandung dan Sumedang harus diimbangi dengan sistem transportasi aglomerasi yang andal.
“Pertumbuhan kawasan perumahan yang masif di Cekungan Bandung, terutama di Kabupaten Bandung dan Sumedang menuntut ketersediaan sistem angkutan umum massal aglomerasi yang handal guna menopang mobilitas komuter,” kata Djoko, Kamis (28/5/2026).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menjawab tantangan tersebut melalui transformasi layanan transportasi konvensional menjadi sistem Metro Jabar Trans (MJT) yang lebih terintegrasi.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (2024) mencatat, kawasan Cekungan Bandung memiliki 619 kawasan perumahan yang tersebar di lima wilayah administrasi. Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan jumlah kawasan perumahan terbanyak, yakni 232 kawasan, disusul Kabupaten Sumedang sebanyak 206 kawasan. Kota Bandung memiliki 100 kawasan perumahan, Kabupaten Bandung Barat 74 kawasan, dan Kota Cimahi 7 kawasan.
Djoko menjelaskan, cikal bakal layanan angkutan aglomerasi Leuwipanjang–Majalaya sebenarnya telah dimulai sejak 2017 melalui layanan Buratas (Bus Rapid Transit Aman dan Sehat). Saat itu, layanan menggunakan 10 bus bantuan Ditjen Perhubungan Darat dengan rute sepanjang 55 kilometer.
“Layanan tersebut kini diintegrasikan ke dalam sistem Metro Jabar Trans, membawa peningkatan standar operasional dan kemudahan akses bagi komuter Bandung Raya,” ujarnya.
Jika sebelumnya koridor tersebut dilayani armada DAMRI konvensional dan angkutan elf, kini layanan sudah bertransformasi menjadi bagian dari jaringan Metro Jabar Trans. Rebranding dilakukan untuk memperkuat sistem Bus Rapid Transit di wilayah Bandung Raya, khususnya menghubungkan Kota Bandung dengan kawasan Bandung Selatan.
Layanan Metro Jabar Trans kini menggunakan bus medium berpendingin udara dengan desain yang lebih nyaman bagi penumpang. Untuk rute Leuwipanjang–Majalaya, waktu tempuh perjalanan berkisar 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintas di sejumlah titik padat seperti Kopo, Mohammad Toha, Baleendah, hingga Bojongsoang.
Saat ini jam operasional bus masih terbatas, yakni mulai pukul 06.00 hingga 13.00 WIB. Dengan tarif flat Rp4.900 yang dibayar secara cashless melalui kartu uang elektronik atau QRIS, penumpang juga dapat menikmati fasilitas transfer gratis ke rute MJT lainnya dalam waktu 120 menit.
Meski dinilai cukup hemat bagi komuter, Djoko menilai koridor tersebut masih menghadapi persoalan keterbatasan armada dan jam operasional.
“Imbasnya, saat lonjakan penumpang seperti musim Lebaran, bus yang tersedia tidak mampu menampung permintaan. Warga akhirnya terpaksa kembali mengandalkan angkutan informal seperti angkot dan elf,” katanya.
Metro Jabar Trans sendiri merupakan pengembangan dari layanan Trans Metro Pasundan yang diluncurkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada 21 Desember 2021 melalui skema Buy The Service (BTS).
Berdasarkan Laporan Operasional Metro Jabar Trans April 2026, saat ini terdapat enam koridor utama dan dua layanan feeder yang beroperasi di wilayah Bandung Raya.
Enam koridor utama tersebut meliputi Leuwipanjang–Soreang, Kota Baru Parahyangan–Alun-Alun Bandung, Baleendah–Bandung Electronic Center (BEC), Leuwipanjang–Dago, Dipati Ukur–Jatinangor via Tol, serta Leuwipanjang–Majalaya.
Sementara dua layanan feeder yakni Simpang Soetta Kiaracondong–Pasar Baru ABC dan Cicadas–Elang.
Operator Perum DAMRI melayani empat koridor utama, sedangkan PT Big Bird mengoperasikan dua koridor lainnya. Adapun layanan feeder bekerja sama dengan Kobanter Baru.
Metro Jabar Trans beroperasi mulai pukul 04.30 WIB hingga 20.30 WIB dan telah terintegrasi dengan Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang. Sistem pembayaran seluruh layanan menggunakan metode non tunai berbasis kartu uang elektronik dan QRIS.
Djoko menyebut jumlah penumpang Metro Jabar Trans mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Koridor Dipati Ukur–Jatinangor mencatat kontribusi penumpang tertinggi sebesar 34,21 persen, disusul Kota Baru Parahyangan–Alun-Alun Bandung sebesar 23,63 persen.
Dari sisi metode pembayaran, mayoritas penumpang koridor utama menggunakan kartu uang elektronik sebesar 59 persen, diikuti QRIS MPM 39 persen dan QRIS CPM 2 persen.
Sementara profil pengguna didominasi penumpang reguler sebesar 64 persen, disusul pelajar dan mahasiswa 27 persen serta lansia 9 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Djoko menilai pengembangan Metro Jabar Trans masih menghadapi sejumlah tantangan besar.
“Tantangan terbesarnya adalah keberlanjutan komitmen anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam jangka panjang, serta bagaimana skema sharing budget dengan pemerintah daerah hilir,” ucapnya.
Ia menambahkan, perlu ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur alokasi APBD untuk menjamin keberlanjutan operasional Metro Jabar Trans. Menurutnya, beberapa daerah seperti Pekanbaru, Semarang, dan Batam sudah lebih dulu memiliki regulasi serupa.
Selain persoalan pendanaan, keterbatasan armada dan jam operasional juga dinilai mengurangi keandalan layanan. Koridor Leuwipanjang–Majalaya misalnya, belum mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja yang pulang pada sore atau malam hari.
Persoalan lain adalah kemacetan kronis di sejumlah ruas jalan Bandung Selatan yang membuat bus MJT terjebak lalu lintas bersama kendaraan pribadi karena belum adanya jalur khusus atau dedicated lane.
“Tanpa dedicated lane, waktu tempuh menjadi tidak dapat diprediksi,” ujar Djoko.
Ia juga menyoroti masih adanya resistensi dari operator angkutan eksisting seperti angkot dan elf yang khawatir kehilangan penumpang akibat hadirnya layanan bus modern dengan tarif murah dan fasilitas lebih nyaman.
Di sisi lain, integrasi antarmoda dinilai belum sepenuhnya sempurna. Meski pembayaran sudah cashless dan mendukung transfer antarkoridor, integrasi fisik maupun tarif dengan moda lain seperti Whoosh, Commuter Line Bandung Raya, dan angkot lokal masih perlu diperkuat.
Terkait rencana pemanfaatan dana pinjaman Bank Dunia untuk pengembangan transportasi di Cekungan Bandung, Djoko meminta Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah strategis.
“Terkait pemanfaatan dana pinjaman dari Bank Dunia di kawasan Cekungan Bandung, Kementerian Perhubungan perlu memprioritaskan dua langkah strategis,” katanya.
Menurut dia, langkah pertama ialah menyusun regulasi teknis yang komprehensif dan bersifat direktif sebagai pedoman implementasi yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Sedangkan langkah kedua adalah menetapkan dokumen Rencana Induk Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Cekungan Bandung agar arah kebijakan transportasi massal di Bandung Raya memiliki kepastian dan keberlanjutan di masa mendatang.
Penulis : lazir
Editor : ameri
