JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh melontarkan kritik keras terhadap rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan kerja puluhan ribu buruh industri otomotif nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan kekhawatiran tersebut disampaikan langsung oleh anggota serikat yang bekerja di perusahaan produsen kendaraan. Menurutnya, rencana impor dalam jumlah besar berisiko menekan produksi dalam negeri dan berdampak pada nasib pekerja.
“Buruh di pabrik-pabrik otomotif sudah menyampaikan langsung kepada kami. Jika 105 ribu unit pikap impor masuk, produksi dalam negeri bisa turun dan itu membuka peluang terjadinya PHK,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan yang masih menghadapi tekanan. Said Iqbal menyoroti bahwa gelombang PHK masih berlangsung di berbagai sektor industri.
“Di tengah situasi di mana puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan, muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di sektor otomotif. Ini keputusan yang sulit dipahami,” katanya.
Sebagai gambaran, ia menyebut ancaman PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja di PT Pakerin serta pengurangan tenaga kerja di sektor industri makanan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 88.000 buruh telah terkena PHK, sementara pendataan internal KSPI dan Partai Buruh memperkirakan jumlahnya mendekati 100.000 orang hingga Februari 2026.
Said Iqbal berpendapat, apabila kebutuhan 105 ribu unit pikap dipenuhi melalui produksi dalam negeri, dampaknya justru akan memperkuat penyerapan tenaga kerja.
“Jika produksi dilakukan di Indonesia, bukan hanya kontrak buruh yang bisa diperpanjang, tetapi juga akan terbuka lapangan kerja baru. Perkiraan kami, lebih dari 10.000 tenaga kerja bisa terserap dalam enam bulan hingga satu tahun produksi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dampak positif tidak hanya dirasakan pabrik perakitan, tetapi juga industri pendukung seperti pemasok suku cadang, distribusi, dan layanan perawatan kendaraan.
KSPI dan Partai Buruh pun mendesak pemerintah membatalkan rencana impor dan memprioritaskan produsen otomotif nasional. Said Iqbal menilai sejumlah perusahaan seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, dan Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi serta kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurutnya, apabila harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat menempuh jalan penyesuaian spesifikasi.
“Kalau harga dianggap tinggi, spesifikasi bisa dinegosiasikan. Fitur bisa disederhanakan agar lebih efisien. Solusinya bukan impor, tetapi memperkuat produksi dalam negeri,” tegasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
