Topik Tenaga Kerja

Menaker   Yassierli bersama 1.600 calon peserta utama program Tailor Made Training (TMT) Batch 2 (foto. kemnaker)

Nasional

Kemnaker Siapkan 1.600 Peserta di Sukabumi, Ada Pelatihan Kuliner hingga Digital

Nasional | Senin, 12 Oktober 2026 - 08:09 WIB

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:09 WIB

Sebanyak 1.600 calon peserta disiapkan mengikuti 100 paket pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah.

Menaker teken RUU Tenaga kerja di Komisi IX DPR (foto. kemnaker)

Nasional

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Selangkah Lagi Jadi UU, Pemerintah Setuju Dibawa ke Paripurna

Nasional | Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:16 WIB

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:16 WIB

“Pemerintah memandang bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam memberikan pelindungan, kepastian hukum, sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023,” kata Yassierli.

Nasional

350 Ribu Pendaftar, 41 Ribu Lolos MagangHub Batch II, Ini Pesan Yassierli

Nasional | Rabu, 23 September 2026 - 12:27 WIB

Rabu, 23 September 2026 - 12:27 WIB

Kick off program tersebut digelar di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menteri P2MI Mukhtarudin saat menerima Duta Besar Filipina untuk Indonesia Christopher B. Montero (foto. Kemen P2MI)

Nasional

Indonesia-Filipina Percepat MoU Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja

Nasional | Selasa, 15 September 2026 - 15:23 WIB

Selasa, 15 September 2026 - 15:23 WIB

Dorongan tersebut disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat menerima Duta Besar Filipina untuk Indonesia Christopher B. Montero di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Said Iqbal (dok. rentak.id)

Nasional

Said Iqbal: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Lebih Baik dari Omnibus Law

Nasional | Kamis, 10 September 2026 - 07:12 WIB

Kamis, 10 September 2026 - 07:12 WIB

Said mengatakan draf sandingan tersebut berfokus pada 10 isu strategis, yakni pengupahan, PHK, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, waktu kerja dan istirahat, pelindungan pekerja perempuan, tenaga kerja asing, sanksi pidana, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kompensasi pekerja kontrak.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi bersama Rektor Unsurya Sungkono. (foto. kemnaker)

Nasional

Era Otomatisasi Makin Cepat, Kemnaker Gandeng Unsurya Siapkan SDM Kompeten

Nasional | Sabtu, 5 September 2026 - 07:32 WIB

Sabtu, 5 September 2026 - 07:32 WIB

Cris mengatakan, perubahan struktur industri yang berlangsung cepat harus direspons dengan perubahan pola pendidikan. Perguruan tinggi, kata dia, perlu memastikan kompetensi lulusan benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia profesional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (dok. rentak.id)

Nasional

Program Magang Nasional 2026 Diperkuat, Kemnaker Gandeng DPR dan BNSP Tingkatkan Kompetensi Peserta

Nasional | Selasa, 7 Juli 2026 - 07:07 WIB

Selasa, 7 Juli 2026 - 07:07 WIB

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kemnaker bersama PT HM Sampoerna Tbk. memperkuat kolaborasi (foto. kemnaker)

Ekonomi

Kemnaker dan HM Sampoerna Perkuat Hubungan Industrial Pancasila, Gelar Pelatihan bagi Korban PHK

Ekonomi | Rabu, 1 Juli 2026 - 09:06 WIB

Rabu, 1 Juli 2026 - 09:06 WIB

Kerja sama ini tidak hanya menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, tetapi juga membuka peluang peningkatan keterampilan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan para pencari kerja.

Nasional

Dasco Pastikan DPR Awasi Ancaman PHK, Jumat Ini Gelar Rapat dengan Satgas Mitigasi

Nasional | Rabu, 24 Juni 2026 - 08:12 WIB

Rabu, 24 Juni 2026 - 08:12 WIB

Langkah tersebut diwujudkan melalui rencana rapat koordinasi antara DPR dan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang telah dibentuk pemerintah. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/6/2026) dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Said Iqbal saat memberikan keterangan pers. (Dok. Pribadi)

Nasional

Permenaker 7/2026 Diprotes, KSPI dan Partai Buruh Desak Revisi Aturan Outsourcing

Nasional | Senin, 4 Mei 2026 - 15:01 WIB

Senin, 4 Mei 2026 - 15:01 WIB

“Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 harus direvisi. Isinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI, dan FSPMI. Selain itu, aturan ini tidak menjawab persoalan faktual yang merugikan buruh,” tegas Said Iqbal,Senin (4/5/2026).