JAKARTA – Peneliti Inisiatif Strategis untuk Transportasi (INSTRAN), Ki Darmaningtyas, menegaskan bahwa keberadaan kapal perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kepulauan.
Dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, moda transportasi laut menjadi satu-satunya pilihan paling terjangkau bagi mobilitas warga antarwilayah.
“Memang ada layanan pesawat udara, tapi selain tarifnya mahal, daya angkutnya juga terbatas. Karena itu, angkutan laut menjadi satu-satunya moda transportasi antar pulau yang dapat dijangkau warga kebanyakan,” ujar Ki Darmaningtyas, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, kapal perintis bersubsidi dari pemerintah sangat penting bagi masyarakat di NTT. Tanpa subsidi, tarif kapal komersial tidak akan mampu dijangkau warga karena kondisi ekonomi mereka berbeda dengan masyarakat di Pulau Jawa.
“Dengan adanya kapal perintis yang tarifnya disubsidi negara, semua warga bisa mengakses transportasi laut dengan harga terjangkau,” tambahnya.
Mobilitas warga di NTT terjadi dari pulau besar ke pulau kecil, maupun antar pulau kecil. Tujuannya beragam—mulai dari ekonomi, administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial dan rekreatif. “Yang paling banyak adalah mobilitas ekonomi, seperti membawa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil laut untuk dijual ke Kupang,” jelas Darmaningtyas.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang, Simon Bonefasius Baon, menuturkan bahwa di Pangkalan Kupang terdapat empat armada kapal perintis, dua di antaranya dioperasikan PT Pelni (Sabuk Nusantara 90 dan Sabuk Nusantara 79), sementara dua lainnya dikelola oleh operator swasta (KM Sabuk Nusantara 55 dan 38).
“Kapal-kapal tersebut tidak hanya melayani wilayah NTT, tetapi juga sampai ke Maluku Barat Daya (MBD), bahkan hingga Bima, Nusa Tenggara Barat,” kata Simon.
Kapal perintis rata-rata berlayar dua kali dalam sebulan, dengan rute bervariasi antara 11 hingga 12 hari perjalanan pulang-pergi. Para penumpangnya mayoritas dari kalangan ekonomi menengah ke bawah serta pelaku UMKM yang membawa barang dagangan ke daerah 3T dan kembali ke Kupang dengan membawa hasil bumi seperti jagung, kemiri, kopra, dan ikan segar.
Pemerintah tengah mendorong swasembada pangan di NTT, dengan fokus di dua kawasan sentra produksi, yakni Kabupaten Belu dan Sumba Tengah. Potensi pertanian dan hortikultura di kedua wilayah ini dinilai mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan NTT.
“Namun, semua tetap bergantung pada layanan kapal perintis agar distribusi bahan pangan antar pulau berjalan lancar dan harga tetap stabil,” ujar Darmaningtyas.
Selain itu, NTT juga memiliki potensi besar di sektor jagung dan rumput laut. Sayangnya, produk-produk ini masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah karena minimnya industri pengolahan di daerah. “Kalau ada pabrik pakan ternak dan pengolahan rumput laut di NTT, nilai tambahnya akan jauh lebih besar. Tapi untuk itu, konektivitas logistik lewat kapal perintis harus diperkuat,” tambahnya.
NTT juga menjadi sentra peternakan sapi dan kuda, sehingga pemerintah menyediakan kapal perintis khusus ternak sejak era Presiden Joko Widodo. Pelabuhan Kupang menjadi pangkalan utama dengan lima kapal ternak yang melayani pengiriman ke Jawa, Kalimantan, dan Sumatra.
Contohnya, Kapal Cemara Nusantara 1 melayani rute Kupang–Tanjung Priok–Pelabuhan Panjang (Lampung), sedangkan Cemara Nusantara 2 hingga 5 melayani Samarinda dan Banjarmasin. Program tol laut ini diharapkan memperlancar distribusi daging nasional sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal.
Pemerintah terus memperkuat armada kapal perintis melalui subsidi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dari total subsidi angkutan umum tahun 2024 senilai Rp4,39 triliun, Rp1,95 triliun dialokasikan untuk angkutan laut, mencakup 39 lintasan tol laut, 105 trayek kapal perintis, dan 6 trayek kapal ternak.
“Tanpa kapal perintis, distribusi barang dan mobilitas warga di NTT akan sangat terbatas. Kapal ini bukan hanya alat transportasi, tapi juga penggerak ekonomi masyarakat di wilayah 3T,” tegas Simon.
Meski manfaatnya besar, layanan kapal perintis di NTT menghadapi dua tantangan utama: cuaca ekstrem dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelayaran. Cuaca di wilayah Laut Arafura dan Maluku Barat Daya sering menyebabkan keterlambatan jadwal pelayaran.
“KSOP Kupang rutin berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan keselamatan pelayaran, terutama saat kondisi laut tidak bersahabat,” jelas Simon.
Selain itu, NTT masih kekurangan tenaga pelaut profesional karena belum memiliki politeknik pelayaran yang terakreditasi. “Selama ini SDM pelayaran masih didatangkan dari Makassar dan Jawa. Padahal, untuk menjadi pelaut bersertifikat nasional, pendidikan mereka harus terstandar sesuai konvensi International Maritime Organisation (IMO),” ujar Darmaningtyas.
Ia menilai, sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diperlukan agar SMK pelayaran di NTT bisa naik kelas menjadi politeknik terakreditasi. “Kalau itu terwujud, NTT tidak hanya kuat di laut, tapi juga mandiri dalam menyiapkan pelaut profesionalnya,” tutupnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
