JAKARTA – Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) untuk memediasi sengketa pengembalian dana (refund) tiket konser Day6 3rd World Tour Forever Young berakhir buntu.
Komunitas penggemar MyDay Berserikat memilih menempuh jalur hukum setelah promotor konser, PT Melania Citra Permata atau Mecima Pro, mangkir dari pertemuan yang dijadwalkan.
“Kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan MyDay Berserikat, Mecima Pro, serta perwakilan Deputi Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan PT Jakarta Propertindo,” ujar Dirjen PKTN Moga Simatupang di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Moga memaparkan, pada 12 Juni 2025, Direktur Mecima Pro Fransiska Melani meminta Kemendag memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan konsumen pada 3 Juli 2025. Surat undangan resmi pun dikirimkan kepada kedua pihak. Namun, pada hari yang ditentukan, hanya MyDay Berserikat yang hadir, sementara Mecima Pro absen tanpa keterangan.
Direktorat Pemberdayaan Konsumen sempat menawarkan penjadwalan ulang sesuai waktu yang tersedia bagi Mecima Pro. Namun, MyDay Berserikat memutuskan menghentikan proses mediasi dan memilih membawa persoalan ini ke ranah perdata maupun pidana.
“Surat terkait keputusan untuk menempuh jalur hukum disampaikan MyDay Berserikat kepada Direktorat Pemberdayaan Konsumen pada 4 Juli 2025. Dalam surat tersebut, mereka juga memberikan apresiasi atas upaya fasilitasi yang telah kami lakukan,” jelas Moga.
Kemendag mengingatkan, konsumen yang merasa dirugikan karena belum menerima refund dapat mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri sesuai domisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Moga turut menegaskan bahwa kewenangan penerbitan rekomendasi dan perizinan konser berada di Kementerian Pariwisata, sementara izin keramaian untuk konser internasional diterbitkan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. “Kewenangan ini tidak berada di Kementerian Perdagangan,” tegasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
