JAKARTA – Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025), jadi panggung diskusi padat lintas isu dan kepentingan. Sejumlah komisi di DPR RI membuka ruang dialog bersama pakar, menteri, dan masyarakat sipil dalam rangka penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Dari penyiaran digital hingga perlindungan pekerja migran, semua dibahas hari ini.
Pagi Dibuka dengan Isu Penyiaran Digital dan RUU Pemekaran
Pukul 10.00 WIB, tiga komisi langsung tancap gas. Di Komisi I, Panitia Kerja (Panja) Penyiaran menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para akademisi kawakan, antara lain Prof. Ahmad M. Ramli dan Dr. Ignatius Haryanto. Fokus mereka: menata ulang penyiaran multiplatform dan menciptakan equal playing field antara lembaga penyiaran dan platform digital.
Di ruang berbeda, Komisi II membahas sepuluh RUU tentang kabupaten/kota baru bersama Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, dan Bappenas. Isu ini krusial untuk menyikapi dinamika pemekaran wilayah dan tata kelola daerah.
Masih di jam yang sama, Komisi XIII menggelar rapat kerja dengan Menteri IMIPAS membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024.
Menjembatani Ilmu dan Diplomasi
Menjelang siang, pukul 11.00 WIB, Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima kunjungan Delegasi Universitas Tsinghua dari Republik Rakyat Tiongkok. Pertemuan diplomatik ini menandai penguatan kerja sama pendidikan antara kedua negara.
Di Komisi XII, agenda tak kalah strategis: penyelesaian pengalihan aset PT INUKI (Persero) ke BRIN dibahas bersama DEN, BRIN, BAPETEN, dan Direktur Utama PT INUKI.
Sore Hari, Advokat hingga Mahasiswa Bicara di Parlemen
Pukul 13.00, Komisi IX mengundang Kepala Badan POM membahas audit laporan keuangan lembaga tersebut. Di saat yang sama, Komisi XIII menerima audiensi dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII Yogyakarta.
Pukul 14.00, giliran Komisi III menggelar RDPU dengan sebelas organisasi advokat dan YLBHI. Agenda utama: masukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah direvisi.
Sementara itu, Komisi XII menyimak masukan para pakar dalam draf RUU Ketenagalistrikan, dan Komisi XIII kembali bersidang dengan Sekjen DPD membahas laporan keuangan APBN TA 2024.
Menutup Hari dengan Isu Migran dan MPR
Sesi terakhir, pukul 15.30 hingga 16.00, Komisi XIII menerima Sekjen MPR untuk pembahasan laporan keuangan lembaga tersebut. Disusul Komisi IX yang menutup hari dengan Rapat Kerja bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan BP2MI.
Penulis : lazir
Editor : ameri
