JAKARTA – Pemerintah kembali berupaya keras untuk mendapatkan kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenpar), Ni Luh Puspa, memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah kawasan Danau Toba serta sejumlah instansi terkait. Pertemuan berlangsung di Caldera Toba Nomadic Escape, Sabtu (12/7).
Evaluasi dan Simulasi Revalidasi
Wamenpar Ni Luh menyampaikan pentingnya kesiapan dalam menghadapi revalidasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21–25 Juli 2025. Ia menekankan bahwa proses persiapan sudah berjalan selama dua tahun.
“Dua tahun proses kita jalani dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan menghadapi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sesuai dan kemudian mendapatkan hasil yang positif. Jadi untuk itu saya ingin mendengarkan dulu bagaimana proses simulasi yang sudah dilakukan yang sedang berjalan juga saat ini,” ujar Ni Luh Puspa.
Empat Rekomendasi UNESCO
UNESCO memberikan empat rekomendasi utama yang harus segera ditindaklanjuti:
Penguatan riset dan pemetaan geologi.
Penambahan panel informasi edukatif di seluruh area geopark.
Penguatan warisan budaya lokal.
Keaktifan badan pengelola dalam menggelar event nasional dan internasional.
Ni Luh mendorong seluruh pihak untuk segera memperbaiki dan mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan. Ia meminta pemda dan instansi terkait mengidentifikasi akar masalah, meninjau progres, serta memetakan pekerjaan rumah yang belum selesai.
Program Bersih dan Edukasi Masyarakat
Ni Luh mengingatkan pentingnya menyelaraskan program kerja, seperti pelaporan kegiatan Gerakan Wisata Bersih. Kegiatan ini telah berlangsung pada 4 Mei 2025 di Amphiteater Waterfront City Pangururan dan 5 Mei 2025 di Pantai Bebas Parapat.
“Kita juga harus segera menyelaraskan dan meningkatkan seluruh program kerja kita, seperti melaporkan kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang pernah berlangsung di dua titik yakni kawasan Amphiteater Waterfront City Pangururan pada 4 Mei 2025 dan kawasan Pantai Bebas Parapat pada 5 Mei 2025,” katanya.
Ia juga meminta agar masyarakat diedukasi tentang pentingnya menjaga Kaldera Toba. Termasuk mengubah kebiasaan membakar di sekitar geosit dan menjaga kebersihan kawasan.
“Untuk masalah kebakaran, selama kedatangan Asesor UNESCO saat revalidasi pada 21 – 25 Juli 2025, perlu dibentuk tim patroli atau satgas khusus. Dan untuk mitra UMKM di lokasi yang didatangi benar-benar terlatih dan siap untuk menjelaskan jawaban,” lanjutnya.
Green Card Bukan Sekadar Label
Ni Luh menegaskan bahwa status Green Card bukan hanya prestasi simbolis. Status ini merupakan jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Danau Toba.
“Saya yakin, dengan semangat gotong royong, dedikasi, dan komitmen yang kuat dari kita semua, kita akan mampu menghadapi tantangan ini. Mari kita jadikan momen revalidasi 2025 sebagai titik balik kebangkitan Geopark Kaldera Toba,” tegasnya.
Persiapan Badan Pengelola Geopark
General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Azizul Kholis, menjelaskan sejumlah persiapan teknis yang sedang berlangsung.
“Kami sejak 11 hingga 13 Juli ini sedang on progress pra-revalidasi dengan mengundang Professor Soojae Lee dari Korea. Dan ada masukan-masukan, seperti pada tahun 2024, Pemprov Sumut telah melakukan penelitian, namun beliau meminta untuk menggunakan bahasa Inggris pada semua laporannya. Serta nantinya kami juga bisa menjelaskan tentang geosite ini dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti anak-anak sekolah,” terang Azizul.
Komitmen Kepala Daerah
Wamenpar memastikan bahwa masing-masing kepala daerah menunjukkan komitmen penuh untuk mendukung Geopark Kaldera Toba. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempertahankan status geopark yang diakui dunia internasional.
Penulis : Ainuni Rahmita
