Rofik Hananto: Tragedi KMP Tunu Cermin Gagalnya Negara Lindungi Penumpang

- Penulis

Minggu, 6 Juli 2025 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rofik Hananto (dok.rentak.id)

Rofik Hananto (dok.rentak.id)

JAKARTA – Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali bukan sekadar musibah laut. Bagi Anggota Komisi V DPR RI, Rofik Hananto, ini adalah cermin telanjang dari bobroknya sistem keselamatan pelayaran di negeri ini.

“Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kegagalan sistemik. Negara lalai melindungi warganya,” tegas Rofik dalam pernyataan tertulisnya, Minggu  (6/7/2025).

Kapal disebut hilang kontak dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), sebelum dikonfirmasi tenggelam pada Rabu malam pukul 23.35 WIB. Ironisnya, nyaris tak ada prosedur keselamatan dasar di kapal: tak ada pengarahan, tak ada jalur evakuasi yang jelas, tak ada sekoci yang siap pakai.

“Korban selamat karena menemukan jaket pelampung yang tercecer. Bukan karena sistem bekerja. Ini pelanggaran serius terhadap UU Pelayaran,” ujar Rofik, merujuk Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban keselamatan dalam pelayaran.

Masalah kian dalam saat terungkap bahwa sebagian korban tak tercatat dalam manifes resmi. Bagi Rofik, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi indikasi kelalaian kriminal yang harus diusut.

“Jika manifes tak akurat, bagaimana evakuasi bisa cepat? Bagaimana pertanggungjawaban diberikan? Ini melanggar Pasal 137 UU Pelayaran, yang menegaskan pentingnya manifes sah,” ujarnya.

Rofik juga mengingatkan, tragedi semacam ini sudah pernah terjadi. KMP Yunicee, tahun 2021, tenggelam dengan cerita yang sama: manifes fiktif, sekoci tak memadai, dan muatan berlebih.

“Berulang. Dibiarkan. Dipandang biasa. Ini yang membuat rantai kematian tak putus,” katanya.

Ia menuntut investigasi penuh oleh KNKT dan Kementerian Perhubungan. Tak hanya menyelidiki penyebab teknis tenggelamnya kapal, tapi juga mengevaluasi sistem keselamatan secara nasional—termasuk digitalisasi manifes dan integrasinya dengan identitas penumpang.

“Jangan lagi ada kompromi. Syahbandar, operator kapal, hingga pejabat terkait harus diperiksa. Safety induction harus jadi standar wajib. Hukum harus tegak sebelum korban berikutnya jatuh,” pungkasnya.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup
Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi
Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker
Sawit Terancam Tak Produktif Usai Penertiban Hutan, Tamsil Soroti Nasib Petani
Sampah Desa Bisa Jadi Energi, Mendes Yandri Bidik 75.266 Desa
90 Peserta Ikuti InaSkills 2026, Wamenaker: Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja
Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Hampir Rampung, Kementerian PU Siapkan Asrama 5 Lantai dan Masjid 4 Lantai
Indrajaya Sentil Kebijakan Pusat: Jangan Cuma Bagus di Atas Kertas, Rakyat Harus Merasakan Dampaknya

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 08:53 WIB

Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup

Minggu, 1 November 2026 - 14:41 WIB

Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi

Minggu, 1 November 2026 - 09:16 WIB

Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker

Minggu, 1 November 2026 - 08:43 WIB

Sawit Terancam Tak Produktif Usai Penertiban Hutan, Tamsil Soroti Nasib Petani

Minggu, 1 November 2026 - 08:32 WIB

Sampah Desa Bisa Jadi Energi, Mendes Yandri Bidik 75.266 Desa

Berita Terbaru