JENEWA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat sinergi internasional untuk membuka akses kerja yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, generasi muda, dan tenaga kerja sektor hijau.
Dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Swiss di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Gedung PBB, Jenewa, kedua negara menyepakati langkah-langkah konkret untuk memperluas peluang kerja serta memperkuat pelatihan vokasi berkelanjutan.
Delegasi teknis Indonesia dipimpin oleh Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Fahrurozi, Direktur Penyelesaian Perselisihan HI Agatha Widianawati, serta Sekretaris Ditjen Binapenta dan PPK Eva Trisiana. Dari pihak Swiss hadir Kepala Direktorat Ketenagakerjaan SECO Jérôme Cosandey beserta jajaran.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa kerja sama bilateral harus melampaui diskusi dan berujung pada program nyata yang berdampak langsung di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini memberi dampak dan afirmasi nyata, khususnya bagi penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan dalam dunia kerja,” ujarnya, Kamis (12/56/2025).
Tiga fokus utama dibahas dalam pertemuan tersebut:
-
Peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
-
Penguatan sistem pemagangan nasional untuk generasi muda;
-
Pengembangan keterampilan tenaga kerja di sektor energi terbarukan (green jobs).
Selain itu, Indonesia juga mengusulkan digitalisasi layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, termasuk penguatan peran petugas pengantar kerja, sistem pembayaran upah digital, dan perluasan akses keuangan bagi wirausaha muda.
Salah satu bentuk kerja sama konkret yang telah berjalan adalah proyek Renewable Energy Skills Development (RESD) sejak 2020, yang dilaksanakan di sejumlah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) seperti di Aceh, Ambon, Lombok Timur, dan Ternate. Program ini menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang energi surya, hidro, dan hybrid guna mendukung transisi energi nasional.
Namun, Menaker mengakui proyek ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyediaan peralatan pelatihan dan keberlanjutan pendanaan. Indonesia berharap dukungan Pemerintah Swiss untuk melanjutkan fase kedua program tersebut agar manfaatnya tidak terputus bagi masyarakat lokal.
Indonesia juga menyatakan minat besar terhadap sistem pemagangan Swiss yang dinilai sukses menjembatani pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja melalui pendekatan teknis dan partisipatif berbasis budaya dan keluarga.
Kedua negara turut menjajaki peluang kerja sama antar-lembaga vokasi di bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi era transformasi digital.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Swiss akan menggelar Labour Tripartite Dialogue ke-5 pada 21–24 Oktober 2025 di Bern. Forum ini akan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari kedua negara untuk menyusun Roadmap Kerja Sama 2025–2026 serta rencana aksi ketenagakerjaan yang konkret dan terukur.
“Kami percaya, kerja sama bilateral ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong ketenagakerjaan yang lebih adil, adaptif, dan inklusif — sejalan dengan arah pembangunan Indonesia ke depan,” tutup Yassierli.
Penulis : lazir
Editor : ameri
