JAKARTA – Angkutan Lebaran 2025 mendapat rapor hijau dari masyarakat. Hasil survei nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan bersama Litbang Kompas menunjukkan bahwa 90,9% pelaku perjalanan menyatakan puas atas penyelenggaraan mudik tahun ini.
Tak hanya itu, aspek manajemen lalu lintas mendapat sorotan positif tertinggi. Sebanyak 95,2% responden mengaku puas terhadap rekayasa lalu lintas yang dilakukan pemerintah selama masa mudik dan balik. Masyarakat menilai, upaya pemerintah dalam mengatur arus kendaraan tahun ini jauh lebih terkoordinasi dan efektif.
“Ini menjadi tantangan bagi kami beserta seluruh stakeholder, atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Kami berharap dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Survei Kepuasan Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 652 responden berusia 17 hingga 65 tahun. Mereka merupakan pelaku perjalanan yang melakukan mudik pada periode libur Lebaran, dan tersebar di enam provinsi di Pulau Jawa serta Provinsi Sumatera Utara—daerah dengan konsentrasi arus mudik tertinggi.
Kemenhub mencatat, total pergerakan orang selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta, setara dengan 54,89% dari populasi Indonesia. Dari jumlah tersebut, total pengguna angkutan umum mencapai 27.627.070 penumpang. Rinciannya: kereta api 8.301.274 penumpang, pesawat udara 5.698.887 penumpang, kapal laut 2.248.646 penumpang, angkutan penyeberangan 5.823.967 penumpang, dan angkutan jalan seperti bus sebanyak 5.554.296 penumpang.
Menurut Menhub Dudy, kesuksesan pengelolaan transportasi selama musim mudik tahun ini tak lepas dari penerapan tiga strategi utama. Pertama, distributing atau penyebaran arus perjalanan secara merata baik dari sisi waktu maupun lokasi, untuk menghindari kepadatan. Kedua, clustering yakni pengelompokan pergerakan berdasarkan rute, waktu keberangkatan, dan tujuan. Ketiga, delaying atau sistem penundaan dengan memanfaatkan zona buffer sebelum memasuki pelabuhan penyeberangan, terutama yang memiliki fasilitas dermaga tambahan.
“Kelancaran angkutan Lebaran 2025 adalah hasil kerja bersama. Dukungan dari kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, TNI, Polri, para operator transportasi, serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan, menjadi kunci sukses penyelenggaraan tahun ini,” kata Dudy. ***
