JAKARTA – Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu didukung, namun harus selektif agar tidak mengorbankan anggaran sektor lain yang krusial, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Silakan Program MBG berjalan, tapi jangan sampai pelayanan publik dasar dikorbankan,” ujar Djoko, Sabtu (1/2/2025).
Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306 triliun.
Salah satu dampak signifikan dari kebijakan ini adalah pemangkasan anggaran sektor transportasi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari Rp 31,5 triliun menjadi Rp 5,7 triliun.
Pemangkasan ini bahkan hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub selama setahun, sementara pegawai honorer terancam dirumahkan dan subsidi transportasi dihapus.
Djoko Setijowarno menekankan bahwa subsidi transportasi memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan biaya hidup, serta mengurangi disparitas harga dan polusi udara.
“Tanpa subsidi, aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi umum akan semakin terbatas, terutama di daerah terisolasi,” katanya.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini sempat mengakibatkan rencana penghentian operasional transportasi bersubsidi per 1 Februari 2025. Namun, keputusan itu dibatalkan pada hari yang sama. Meski begitu, ancaman terhadap kelangsungan layanan transportasi masih membayangi.
“Jika subsidi dihapus, ribuan pekerja transportasi terancam menganggur, masyarakat kelas menengah ke bawah akan kesulitan beraktivitas, dan perekonomian daerah terganggu,” kata Djoko.
Selain transportasi, sektor infrastruktur juga terdampak. Anggaran Kementerian PUPR yang semula Rp 110,9 triliun dipangkas menjadi Rp 29,6 triliun. Pemotongan ini berisiko menghambat pembangunan jalan daerah dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Program Inpres Jalan Daerah (IJD) sangat penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah, menekan biaya logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” tambahnya.
Djoko juga menyoroti dampak langsung dari pemangkasan anggaran ini terhadap layanan transportasi di daerah. Salah satu contohnya adalah terhambatnya perbaikan jalur rel kereta api yang terdampak banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 menempatkan MBG, ketahanan pangan, energi, perumahan, serta pertahanan dan keamanan sebagai program utama, sementara pendidikan dan kesehatan hanya menjadi program pendukung. Infrastruktur dan transportasi bahkan tidak masuk dalam kategori pendukung.
“Bagaimana mungkin program utama bisa berjalan efektif tanpa infrastruktur dan transportasi yang memadai?” kata Djoko. “Tanpa akses yang baik, daerah miskin tetap tertinggal, inflasi tinggi, dan kesejahteraan tidak tercapai.”
Ia menekankan bahwa menuju Indonesia Emas 2045, infrastruktur dan transportasi harus dianggap sebagai kebutuhan dasar, sejajar dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah perlu mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk mendukung transportasi umum di daerah. Data Kementerian ESDM (2012) menunjukkan bahwa 93% subsidi BBM justru dinikmati oleh warga mampu yang memiliki kendaraan pribadi.
“Jika subsidi BBM dialihkan ke angkutan umum, maka masyarakat kelas bawah akan lebih diuntungkan, penggunaan BBM lebih efisien, dan subsidi dari APBN bisa ditekan,” jelas Djoko.
Transportasi umum tidak hanya soal kemacetan, tetapi juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Banyak daerah miskin memiliki akses transportasi yang buruk, menyebabkan anak-anak putus sekolah dan meningkatkan angka pernikahan dini serta kelahiran bayi stunting.
“Di beberapa wilayah Jawa Tengah, anak-anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada transportasi umum. Ini efek domino yang merugikan generasi mendatang,” katanya.
Selain transportasi umum, Djoko juga menyoroti permasalahan angkutan logistik. Saat ini, ada 12 kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengelolaan angkutan logistik, menyebabkan koordinasi tidak efektif.
“Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan ketegasan Presiden,” tegasnya. “Truk ODOL (Over Dimension Over Load) merusak jalan dan menguras anggaran pemeliharaan. Jika persoalan ini dibereskan, anggaran pemeliharaan jalan bisa dialihkan ke pembangunan jalan daerah.”
Data Kementerian PUPR (2016) mencatat bahwa Rp 43 triliun digunakan untuk perawatan jalan akibat kerusakan yang seharusnya bisa ditekan menjadi Rp 29 triliun jika truk ODOL tidak beroperasi.
Djoko juga menyoroti pentingnya anggaran keselamatan transportasi yang kini terancam dipangkas.
“Korea Selatan butuh 20 tahun untuk menurunkan angka kecelakaan hingga 60%. Sementara di Indonesia, setiap jam ada empat orang meninggal akibat kecelakaan,” paparnya.
Ia menilai, tanpa anggaran yang cukup, pemeliharaan jalur kereta api dan inspeksi keselamatan kendaraan akan terhambat.
“Saat ini, anggaran operasional KNKT tidak mencukupi, anggaran ramp check untuk angkutan wisata dan barang harus ada, serta Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang dibubarkan harus segera dikembalikan,” tambahnya.
Indonesia telah memiliki peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, termasuk dalam sektor transportasi. Negara maju memiliki jaringan transportasi umum yang luas, fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, serta akses yang ramah bagi disabilitas dan lansia.
“Di negara maju, pejabat dan masyarakat terbiasa menggunakan angkutan umum karena layanan yang sudah mencakup 90% wilayah. Ini yang harus menjadi target kita,” kata Djoko.
Ia menegaskan bahwa Program MBG memang baik, tetapi harus dirancang dengan selektif agar tidak mengorbankan sektor lain yang sama pentingnya.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali alokasi anggaran, terutama untuk infrastruktur, transportasi, dan keselamatan transportasi. Masih banyak pengeluaran lain yang bisa dihemat, seperti fasilitas dan perjalanan dinas pejabat yang tidak terlalu penting,” pungkasnya. ***
